Harian Pers | Pernyataan mantan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo bahwa terjunnya Kaesang Pangarep ke dunia politik bukan dinasti politik karena sudah berbeda dalam kartu keluarga (KK) merupakan hal yang sangat lucu.
Menurut Ustaz Hilmi Firdausi, argumen yang disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta itu seolah mengejek akal seluruh rakyat Indonesia.
“Saya baru tau kalau nasab itu bisa putus gara-gara sudah berbeda KK? Mau ketawa kok malah jadi miris. Apa dianggap semua rakyat Indonesia itu bodoh,” kata Ustaz Hilmi dalam unggahan di akun Twitter pribadinya dikutip, Minggu (18/6) seperti dilansir rmol.id.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ustaz yang konsisten membahas isu-isu nasional baik itu ke pemerintah maupun isu nasional lainnya ini kemudian berdoa agar diberikan pemimpin yang cerdas untuk kebaikan Indonesia.
“Berikanlah pemimpin-pemimpin cerdas di negeri ini hingga dari mulai ucapan sampai tindakannya adalah sesuatu yang berkualitas demi kebaikan negeri tercinta,” demikian Ustaz dengan akronim UHF ini.
Sebelumnya, menurut FX Rudy, politik dinasti itu jika Kaesang Pangarep masih berada di dalam satu KK dengan Presiden Jokowi. Jika KK sudah dipisah maka, bukan lagi disebut Jokowi membangun politik dinasti yang artinya kekuasaan politik dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
“Kalau politik dinasti masih dalam satu keluarga, KK (kartu keluarga) itu lho, Pak Presiden kan sudah sendiri sama Ibu, Mas Kaesang sendiri, Mas Wali KK sendiri, Mbak Kahiyang KK sendiri,” kata FX Rudy, Jumat (16/6).
Sementara itu Kepemimpinan Presiden Joko Widodo diharapkan tidak berlanjut, karena kawatirkan bisa timbulkan kerugian bagi masyarakat
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengamati, hasil kerja pemerintahan Jokowi yang berlangsung selama dua periode tidak dirasakan masyarakat.
“Saya kira ada program yang justru merugikan rakyat, bahkan menyengsarakan rakyat. Maka tak perlu dilanjutkan,” ujar Jerry , Selasa (21/6/23).
Menurutnya, pernyataan Jokowi soal keberlanjutan pemerintahan seperti tongkat estafet dan bukan pompa bensin yang dimulai dari nol, tidak patut didukung.
Pasalnya, doktor komunikasi politik lulusan America Global University itu menyebutkan, ada beberapa kebijakan Jokowi yang justru menguntungkan pemodal daripada rakyat.
“Jokowi gemar ngutang, ngimpor, dan sangat diharapkan berlanjut (kebijakan itu) pada sosok Ganjar Pranowo (kandidat Capres dari PDIP). Bahkan, IKN menjadi cita-cita Jokowi, jadi dia rela cawe-cawe,” sindir Jerry.
Jokowi menyampaikan soal estafet kepemimpinan nasional dalam acara peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (15/6).
“Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu dimulai dari nol ya. Ini apa kita mau seperti itu? Endak kan?” kata Jokowi.
