Harian Pers | Presiden Jokowi makin disorientasi, gagal dan cuma menjadi pelayan oligarki modal. Dalam hal ini, pujian dialamatkan tokoh nasional yang juga ekonom senior DR. Rizal Ramli kepada Managing Director Political Economy dan Policy Studies (PEPS) Dr Anthony Budiawan yang berapi-api mengurai fakta ekonomi di era Presiden Joko Widodo dimana utang menggunung dan korupsi/KKN merajalela.
Menko Perekonomian era Presiden keempat RI Gus Dur itu menyimpulkan bahwa Jokowi sedang membangun ekonomi penjajahan baru, yang miskinkan rakyat.
Pengamat ekonomi Awalil Rizky mencatat Pembayaran pokok utang sebesar Rp519,85 Triliun, bunga utang sebesar Rp386,34 Trilyun, total keduanya mencapai Rp906,19 Trilyun pada tahun 2022. Diprakirakan dari data APBN, akan meningkat menjadi sekitar Rp1.041,4 Trilyun pada 2023. Cenderung bertambah tiap tahun, dan makin pesat pada 2015-2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu yang diurai Anthony Budiawan dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah soal kemiskinan yang hanya turun 1,39 persen di era Joko Widodo. Tepatnya dari tahun 2014 hingga 2022. Padahal di saat bersamaan utang pemerintah naik pesat hingga 196 persen, yakni dari Rp 2.609 triliun menjadi Rp 7.734 triliun atau naik Rp 5.152 triliun.
Menurutnya rakyat pantas menggugat pemerintah tentang mengapa penambahan utang sebesar itu karena tidak memberi manfaat untuk mayoritas rakyat Indonesia.
“Pidato DR Anthony Budiawan sangat dahsyat, faktual, dan konstitusional,” puji Rizal Ramli lewat akun Twitter pribadinya, Senin (26/6).
Menko Perekonomian era Presiden keempat RI Gus Dur itu menyimpulkan bahwa Jokowi sedang membangun ekonomi penjajahan baru, yang miskinkan rakyat.
“Sistem itu (yang) dilawan Bung Karno-Hatta,” tegas pria yang akrab disapa RR itu.
Dia pun meminta PDI Perjuangan sebagai pengusung Jokowi untuk tidak tinggal diam. PDIP harus bisa kembali ke khittah perjuangan Bung Karno untuk berdikari.
“Harusnya PDIP intropeksi dukung rezim pro-penjajahan baru. Jangan sibuk slogan dan romantisme doang,” tutupnya
Menkeu Sri Mulyani mengaku, penerimaan Pajak tahun ini Terjun Bebas, sebuah bukti telat berpikirnya Sri yang memang sudah parah dan lemah kapasitasnya. Sri Mulyani gagal antisipasi karena inkompetensi dan kelemahannya sendiri
