CIANJUR :Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur, Muhamad Azis, menyatakan bahwa pihaknya mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait distribusi gas elpiji 3 kg. Namun, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Azis menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan untuk merugikan atau menghilangkan mata pencaharian para pengecer, melainkan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melegalkan usaha mereka dengan menjadi pangkalan resmi.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa distribusi gas elpiji 3 kg sebagai barang bersubsidi bisa tepat sasaran dan masyarakat dapat membeli dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (2/2).
Ia juga mengingatkan agar pemerintah memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat, terutama para pengecer, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu keresahan.
“Poin utama dari pandangan kami adalah sebelum kebijakan ini diterapkan, harus ada sosialisasi yang menyeluruh. Jangan sampai terjadi kegaduhan atau bahkan kelangkaan gas elpiji 3 kg yang bisa menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.
Menurut Azis, hingga saat ini gas elpiji 3 kg masih menjadi kebutuhan pokok yang belum bisa tergantikan oleh alternatif lain.
“Oleh karena itu, kita berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan dan distribusinya tetap berjalan lancar tanpa mengganggu masyarakat yang bergantung pada gas subsidi tersebut,” tutupnya.
