Cianjur Harianpers. Com– Bentrokan yang terjadi di Pasar Bojong Meron menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur mengenai arti komunikasi dua arah dan pendekatan humanis dalam setiap kebijakan publik, terutama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat.
Peristiwa ini menyoroti dilema klasik yang kerap dihadapi pemerintah daerah: upaya menata kota agar tertib dan modern berhadapan dengan resistensi warga yang merasa hak ekonominya terabaikan.
Pemerintah Kabupaten Cianjur, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, menegaskan bahwa relokasi pedagang merupakan bagian dari program penataan kawasan pasar yang lebih luas.
“Lokasi baru sudah dilengkapi fasilitas parkir yang memadai, sanitasi yang baik, serta sistem pengelolaan sampah. Semua ini demi kenyamanan bersama dan untuk menciptakan citra pasar tradisional yang bersih,” jelas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam keterangan resminya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, niat baik tersebut tampaknya menemui kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Kepala Satpol PP Cianjur, Dadan Ramdani, mengaku pihaknya telah melakukan pendekatan persuasif sebelum penertiban dilakukan.
“Kami hanya menjalankan tugas untuk menertibkan. Pedagang yang berjualan di bahu jalan jelas melanggar aturan karena mengganggu kelancaran lalu lintas dan kebersihan lingkungan,” tegas Dadan.
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai langkah pemerintah masih terlalu birokratis dan minim empati. Pemberitahuan relokasi dianggap tidak cukup tanpa adanya dialog langsung yang melibatkan perwakilan pedagang.
“Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal cara. Apakah yang diutamakan ketertiban pasar, atau keberlangsungan hidup para pedagang? Seharusnya keduanya bisa berjalan beriringan,” ujar Ketua LSM Cianjur Peduli, Ahmad Faisal.
Peristiwa di Pasar Bojong Meron menjadi cermin penting bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tegas, tetapi juga komunikasi yang terbuka dan empati terhadap masyarakat yang terdampak.
