CIANJUR |Harianpers.Com – Ketegangan pecah di kantor Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Cianjur. Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Wangunjaya Menggugat (GMWM) mendesak Itda melakukan audit menyeluruh Dana Desa (DD) Wangunjaya, menyusul dugaan ketertutupan laporan keuangan desa selama lima tahun terakhir.
Audiensi yang berlangsung alot itu menyoroti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa sejak 2021 hingga 2025. Warga memberi ultimatum 14 hari kerja kepada Kepala Desa Wangunjaya agar membuka seluruh dokumen keuangan secara transparan dan detail.
Tak berhenti di situ, forum warga juga melontarkan ancaman aksi besar-besaran ke Kantor Bupati Cianjur jika tuntutan mereka diabaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator GMWM, Ari Setiawan, menegaskan bahwa transparansi anggaran desa bukan sekadar tuntutan, melainkan hak konstitusional warga.
“Kami menuntut keterbukaan penuh Dana Desa dan salinan SPJ secara rinci. Ini hak masyarakat, bukan belas kasihan,” tegas Ari, Selasa (6/1/2026).
Selain persoalan keuangan, GMWM turut menyinggung dugaan ketidaknetralan kepala desa dalam konflik sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam penanganan kasus pengeroyokan warga.
“Kami melihat ada keberpihakan. Bahkan saat terjadi pengeroyokan terhadap warga, tidak ada upaya nyata dari Kades untuk meredam konflik atau mencari kesepakatan,” ungkapnya.
Ari menyebut audiensi tersebut menghasilkan nota kesepakatan awal, namun ia menekankan agar Inspektorat Daerah bekerja secara profesional dan tidak berpihak.
“Kesepakatan ada, tapi kami menuntut Itda bersikap terbuka, objektif, dan independen dalam mengaudit Dana Desa Wangunjaya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Wangunjaya, Misbahudin, memilih irit bicara. Ia menyebut audiensi berjalan kondusif dan berharap persoalan dapat diselesaikan dengan baik.
“Audiensi berjalan lancar. Mudah-mudahan ada solusi terbaik demi kemajuan Desa Wangunjaya”ujarnya singkat
