CIANJUR HARIANPERS.COM– Harapan warga Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, untuk merasakan manfaat bantuan sosial justru berubah menjadi keresahan. Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku menemukan kejanggalan dalam penyaluran bantuan, mulai dari dugaan pemotongan dana hingga penahanan Kartu Combo Merah Putih (KCM).
Warga menilai penyaluran bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tidak dilakukan secara terbuka. Bantuan yang diterima disebut tidak utuh, sementara kartu bantuan yang seharusnya dipegang langsung oleh penerima justru dikelola oleh aparat setempat.
Kondisi tersebut membuat warga tidak mengetahui secara pasti jumlah bantuan yang menjadi hak mereka. Setiap pencairan, warga hanya menerima uang tunai tanpa penjelasan rinci mengenai nominal resmi yang seharusnya diterima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari awal kartu tidak pernah dipegang oleh kami. Uang memang dibagikan, tapi kami tidak tahu berapa sebenarnya hak kami,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan penyimpangan juga muncul dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra. Warga mengaku diminta mengembalikan dana sebesar Rp50.000 per KPM setelah pencairan. Pemotongan tersebut dilakukan tanpa penjelasan tertulis maupun dasar hukum yang jelas.
Situasi semakin membuat warga tertekan ketika pertanyaan soal mekanisme bantuan justru berujung pada pemanggilan ke kantor desa. Pemanggilan itu disebut disertai nada intimidatif, sehingga menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
“Sekarang bukan soal bantuan lagi, tapi rasa takut. Banyak warga akhirnya memilih diam karena khawatir,” kata sumber lain.
Media telah berupaya mengonfirmasi dugaan tersebut kepada pihak Pemerintah Desa Sindanghayu melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini dipublikasikan, belum ada klarifikasi atau keterangan resmi yang disampaikan.
Sebagai informasi, Kartu Combo Merah Putih merupakan program bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengintegrasikan berbagai jenis bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan transparan.
Atas kondisi ini, warga berharap Dinas Sosial, Inspektorat Daerah, serta aparat penegak hukum turun tangan melakukan pemeriksaan langsung. Mereka mendesak agar penyaluran bantuan sosial di Desa Sindanghayu dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa tekanan terhadap masyarakat penerima manfaat.
