Cianjur harianpers.com – Dugaan keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di tiga kecamatan di Kabupaten Cianjur tidak dapat diperlakukan sebagai insiden biasa, apalagi disebut sekadar musibah. Peristiwa ini adalah bentuk kelalaian serius yang berpotensi mengarah pada tindak pidana, karena menyangkut keselamatan anak-anakaset paling berharga bangsa.
DPP PRABHU INDONESIA JAYA menilai kejadian ini sebagai tamparan keras terhadap komitmen negara dalam melindungi Generasi Emas Indonesia. Program strategis nasional yang seharusnya menjamin kesehatan dan kecukupan gizi justru tercoreng oleh ketidakprofesionalan, bahkan dugaan pengabaian standar oleh pihak-pihak tertentu di lapangan.
Ketua Harian DPP PRABHU INDONESIA JAYA, Hendra Malik, menyampaikan sikap tegas sebagai berikut:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertama, keselamatan nyawa adalah hukum tertinggi.
Seluruh siswa yang menjadi korban wajib mendapatkan perawatan medis terbaik hingga pulih sepenuhnya, tanpa biaya apa pun. Negara tidak boleh abai, dan tidak boleh ada pembiaran sedikit pun.
Kedua, investigasi menyeluruh dan proses hukum.
Kami mendesak Kepolisian dan Dinas Kesehatan untuk melampaui investigasi administratif semata. Audit investigatif harus dilakukan secara menyeluruh. Jika ditemukan unsur kesengajaan, manipulasi standar, atau penghematan biaya yang membahayakan kesehatan demi keuntungan pribadi, maka pelaku wajib diproses secara pidana.
Ketiga, pemutusan kontrak dan daftar hitam.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta supplier bahan baku yang terbukti lalai harus segera diputus kontraknya dan dimasukkan ke dalam daftar hitam nasional. Tidak boleh ada toleransi bagi pihak yang gagal menjaga keamanan pangan anak-anak.
Keempat, SOP adalah harga mati.
Standar higienitas dan keamanan pangan bukan formalitas. Tidak ada ruang kompromi. Siapa pun yang memangkas prosedur, pada hakikatnya sedang meracuni masa depan bangsa.
Peristiwa Cianjur harus menjadi alarm nasional. Program MBG adalah marwah negara dan simbol keseriusan pemerintah dalam membangun generasi unggul. Mempermainkan kualitas makanan anak-anak berarti mempertaruhkan masa depan Indonesia.
DPP PRABHU INDONESIA JAYA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban secara nyata. Anak-anak Indonesia bukan kelinci percobaan dari sistem yang lalai dan ceroboh.
