CIANJUR HARIANPERS.COM _ Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai fondasi kesehatan generasi penerus bangsa justru tercoreng di Kabupaten Cianjur. Dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan pelajar menjadi alarm keras atas lemahnya pengawasan dan dugaan kelalaian pihak penyedia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Fraksi Partai Golkar, Usep Saepuloh Zen, menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap masa depan anak bangsa. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di ruang Komisi IV DPRD Cianjur, Kamis (29/1/2026).
“Ini bukan sekadar insiden teknis. Ini potret rusaknya amanah ketika program negara dijalankan tanpa tanggung jawab,” tegas Usep.
Ia menekankan, kejadian dugaan keracunan makanan ini harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG di Cianjur. Terlebih, MBG merupakan bagian dari Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang semestinya dijaga kualitas dan kredibilitasnya.
“Jangan sampai program mulia ini dikotori oleh oknum vendor yang hanya mengejar keuntungan sesaat,” katanya.
Usep juga mengungkapkan bahwa insiden serupa bukan kali pertama terjadi di Cianjur. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah bersikap tegas tanpa pandang bulu terhadap pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Dapur yang terbukti lalai dan melanggar aturan harus ditutup secara permanen. Tidak boleh ada toleransi,” tandasnya.
Tak berhenti di situ, kader Partai Golkar besutan Bahlil Lahadalia tersebut turut menyoroti kinerja Tim Pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya gagal menjalankan fungsi pengawasan.
Menurutnya, kejadian luar biasa yang terjadi di tiga kecamatan menjadi bukti nyata lemahnya sistem pengawasan. Padahal, tim tersebut memiliki tanggung jawab melakukan uji rasa, memastikan kebersihan dapur, kualitas bahan baku, manajemen limbah, hingga menjamin keamanan makanan bagi pelajar.
“Kalau pengawasan berjalan, kejadian seperti ini tidak akan terulang,” ujarnya.
Karena itu, Usep mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak hanya mengevaluasi dapur SPPG, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim pengawas MBG.
“Bukan hanya dapurnya yang dievaluasi, tim pengawasnya pun harus,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar dapur MBG yang terbukti menyebabkan pelajar mengalami pusing, mual, dan muntah setelah mengonsumsi makanan, diproses secara tegas, baik secara administratif maupun pidana.
“Kami berharap Aparat Penegak Hukum mengusut tuntas kasus ini agar ada efek jera dan kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.
