CIANJUR, — Ratusan ribu warga Cianjur terancam kehilangan jaminan kesehatan. Menanggapi hal itu, Dewan Pimpinan Cabang 234 Solidarity Community atau 234 SC Kabupaten Cianjur bersama perwakilan aktivis mendatangi kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (3/9/2026).
Kedatangan mereka dalam rangka audiensi dengan Komisi IV DPRD. Ini merupakan tindak lanjut Surat 234 SC Nomor 035/234SC-Cjr/VIII/2026 terkait kebijakan penghentian pelaksanaan Universal Health Coverage atau UHC dan penonaktifan kepesertaan JKN yang didaftarkan Pemerintah Daerah.
“Ini Soal Hak, Bukan Sekadar Administrasi”
Ketua DPC 234 SC Cianjur, Soni Farhan, menegaskan kebijakan ini bukan hanya persoalan data.
“Penataan data boleh dilakukan, namun tidak boleh berujung pada hilangnya perlindungan kesehatan masyarakat,” kata Soni.
Menurutnya, ketika warga sudah kehilangan status kepesertaan JKN dan menghadapi ketidakpastian layanan kesehatan, hal itu langsung menyentuh hak dasar warga.
Data yang dirujuk 234 SC menyebut ada 815.690 warga Kabupaten Cianjur yang harus kembali terlindungi melalui program UHC.
4 Tuntutan ke Pemda
Dalam audiensi tersebut, 234 SC menyampaikan sejumlah tuntutan:
1. Mendesak Bupati Cianjur segera mencabut Surat Edaran Nomor 400.7/2/2026.
2. Meminta TAPD merestrukturisasi KUA-PPAS Perubahan 2026 dan mengembalikan anggaran UHC dalam APBD Perubahan 2026 untuk minimal 815.690 peserta.
3. Apabila anggaran UHC tidak dikembalikan secara memadai, 234 SC meminta DPRD menolak APBD Perubahan 2026.
4. Meminta Pemda membuka data secara transparan terkait jumlah peserta sebelum dan sesudah kebijakan, jumlah yang dinonaktifkan dan direaktivasi, kebutuhan anggaran, serta rencana penyelesaian.
234 SC juga meminta verifikasi data dilakukan bersama BPJS Kesehatan tanpa menimbulkan jeda perlindungan bagi warga.
