JAYAPURA, HARIANPERS.COM – Asosiasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ADKASI) menggelar Rapat Kerja Khusus (Rakersus) Wilayah Papua Raya yang melibatkan enam provinsi di Tanah Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Asmat, Jalan Percetakan, Kelurahan Gurabesi, Kota Jayapura, Sabtu (14/11/2026).
Rapat kerja khusus ini dihadiri langsung Ketua Umum ADKASI, Siswanto, S.Pd., M.M., bersama para anggota DPRD kabupaten/kota se-Tanah Papua Raya.
Dalam kesempatan wawancara, Ketua Umum ADKASI Siswanto menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membahas dampak kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurutnya, kebijakan pengurangan dana transfer tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah di seluruh Indonesia, terutama dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“ADKASI hari ini harus berdiskusi dengan pemerintah pusat terkait adanya pemangkasan dana transfer ke daerah, baik DAU, DAK maupun DBH. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” ungkap Siswanto.
Ia mengatakan, pihaknya bersyukur karena berbagai aspirasi yang disampaikan melalui asosiasi mulai mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Bahkan, dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 terkait RAPBN Tahun Anggaran 2027, terdapat rencana penambahan dana transfer ke daerah.
Siswanto juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat tengah merumuskan sejumlah kebijakan dan regulasi untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan fiskal, termasuk daerah yang menghadapi persoalan kemampuan pembiayaan belanja pegawai.
“Alhamdulillah, melalui perjuangan bersama asosiasi gubernur, ADKASI, Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri, telah dirumuskan kebijakan tambahan transfer ke daerah. Ini menjadi harapan bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan anggaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah pusat juga diarahkan untuk memberikan perhatian terhadap pembiayaan tenaga kerja, termasuk pekerja penuh waktu dan tenaga PPPK paruh waktu, yang menjadi bagian dari pembahasan kebijakan ke depan.
Papua Membutuhkan Penanganan Khusus
Secara khusus, Siswanto menegaskan bahwa enam provinsi di Tanah Papua memiliki kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian serta penanganan khusus dari pemerintah pusat.
Menurutnya, terdapat tiga sektor utama yang harus menjadi prioritas perjuangan ADKASI Papua Raya, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Untuk Papua, dengan kondisi geografis dan kondisi lapangan yang ada, maka perlu penanganan khusus. Pertama pendidikan, kedua kesehatan, dan ketiga infrastruktur. Tiga hal ini sedang kami diskusikan bersama saudara-saudara kami dari ADKASI se-Tanah Papua Raya,” tegasnya.
Ia menambahkan, hasil pembahasan dan aspirasi dari enam provinsi di Tanah Papua tersebut nantinya akan diperjuangkan dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, hingga Presiden Republik Indonesia.
Tujuannya agar pemerintah pusat dapat memberikan tambahan dukungan fiskal yang lebih memadai, sehingga pemerintah daerah di Tanah Papua mampu melaksanakan pembangunan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah masing-masing.
Ajak Semua Elemen Bersatu Membangun Papua
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum ADKASI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung perjuangan pembangunan di Tanah Papua.
Ia menegaskan bahwa ADKASI tidak dapat bekerja sendiri dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Dibutuhkan keterlibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta seluruh komponen masyarakat.
“ADKASI tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu bekerja bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, para jurnalis, LSM, dan semua elemen masyarakat. Mari hadirkan hati kita untuk Papua. (SBN)

















