CIANJUR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur berjalan tanpa payung legalitas memadai. Dari 307 dapur MBG yang beroperasi, hanya 2 yang mengantongi izin lengkap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Fakta itu diungkap Kepala DPMPTSP Kabupaten Cianjur, Superi Faizal, S.T., dalam wawancara dengan Rumah Bersama Urang Cianjur (RBUC), Selasa, 16/6/2026.
“Dari total 307 dapur MBG aktif, baru 2 dapur yang sudah berizin lengkap PBG. Ada 156 dapur yang sudah masuk sistem OSS tapi masih proses,” kata Superi Faizal seperti dikutip dalam sorotan RBUC.
Artinya, masih ada 149 dapur MBG yang beroperasi tanpa kejelasan proses perizinan. DPMPTSP menegaskan legalitas, keamanan pangan, dan transparansi bukan pilihan, melainkan keharusan. “Keselamatan anak harus jadi prioritas,” tegas Superi.
Temuan ini memicu reaksi publik. Warganet Edi Kusnadi Erisman di media sosial menyoroti kondisi tersebut. Ia mempertanyakan masa depan program MBG. “Jangan takut & malu, ketawain aja. Saat MBG resmi ditutup dan MBG diganti dengan uang tunai,” tulisnya.
Dapur MBG merupakan fasilitas penyedia makanan untuk program prioritas pemerintah pusat. Izin PBG jadi syarat mutlak untuk memastikan bangunan dapur memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan layak fungsi. Tanpa PBG, risiko terhadap keselamatan anak penerima manfaat jadi sorotan.
RBUC mendorong gerakan #KawalMBG untuk memastikan program berjalan sesuai aturan demi anak-anak Cianjur. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi terkait langkah pembenahan legalitas dapur MBG.
