CIANJUR – Dua Rancangan Peraturan Daerah krusial di Cianjur tinggal selangkah lagi jadi payung hukum. Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Cianjur menuntaskan finalisasi Raperda Penyelenggaraan Kesehatan dan Raperda Pemberdayaan-Perlindungan Perempuan, Kamis, 25 Juni 2026.
Ketua Pansus II DPRD Cianjur, Muhammad Zulfahmi, S.H., menegaskan Raperda Kesehatan lahir dari kegelisahan warga. “Ini kebutuhan dan harapan masyarakat Cianjur. Mereka ingin pemerataan layanan kesehatan dan kualitas tenaga medis meningkat,” ujar Zulfahmi di Gedung DPRD.
Jawab Keluhan Warga: Biaya dan Rujukan
Zulfahmi menyebut pihaknya sudah mendengar langsung masukan dari Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, I Made Setiawan. Ada dua isu utama yang dikunci di raperda: skema pembiayaan pasien dan sistem rujukan.
“Jadi fokus kami meningkatkan derajat kesehatan yang jadi kegelisahan masyarakat. Semoga legislatif dan eksekutif bisa bergandengan tangan kasih pelayanan terbaik,” tegas Zulfahmi.
Langkah ini diamini Dinkes. I Made Setiawan memastikan pembahasan raperda melibatkan semua komponen pelayan kesehatan. “Kita ingin kesehatan masyarakat Cianjur berkualitas, adil, dan merata. Keterlibatan semua pihak jadi kunci,” kata I Made.
Tinggal Paripurna
Rapat finalisasi digelar di Gedung DPRD Cianjur dan dihadiri direktur seluruh RSUD, ketua organisasi profesi IDI, PPNI, IBI, IAI, hingga Forum Puskesmas. Hasilnya, dua raperda tinggal menunggu disahkan lewat rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur.
Jika diketok palu, Raperda Kesehatan akan mewajibkan Pemda menanggung biaya berobat warga miskin dan kasus darurat yang belum dicover BPJS. Selain itu, raperda juga membuka jalan beasiswa bagi calon dokter dan nakes dari keluarga tak mampu.
