CIANJUR — Butuh dua kali aksi massa untuk menutup satu dapur.SPPG Peteuycondong 1, dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG, resmi disetop sementara. Keputusan itu keluar setelah namanya dua kali tercoreng: pertama karena “nasi basi”, kedua karena “dugaan potong insentif”.
Dari Panci ke Pembukuan
Demo pertama terjadi saat makanan yang dibagikan ke penerima manfaat diduga tidak layak konsumsi. Basi.
Demo kedua lebih serius. Kali ini sorotannya ke uang.
Ketua Pemuda Pancasila PAC Cibeber, Ucu Sukandar, menuding ada pemotongan insentif relawan.
“Waktu itu kita demo karena makanan basi. Kali ini ada dugaan korupsi, yayasan diduga memotong insentif relawan,” kata Ucu, Kamis (13/8/2026).
Jika tudingan itu benar, maka pertanyaannya bergeser. Bukan lagi berapa banyak nasi yang basi. Tapi siapa yang “memasak” angkanya.
Menu Tambahan: Tekanan Administratif
Ucu juga membongkar persoalan lain. Katanya, pemilik dapur juga memiliki PKBM. Seorang relawan yang sekolah di PKBM lain disebut dipaksa pindah ke PKBM milik pemilik dapur.
Karena menolak, relawan itu diberhentikan.
“Pemilik dapur memiliki PKBM juga. Ada relawan yang masih sekolah di PKBM lain, disuruh pindah ke PKBM pemilik dapur MBG Peteuycondong 1. Karena menolak, sudah diberhentikan,” ujar Ucu.
Artinya, program “gratis” ini punya menu tambahan: tekanan. Relawan dipaksa memilih antara kerja atau sekolah di tempat yang ditunjuk.
Tutup Saat 17 Agustus
Di tengah badai tudingan, Kepala SPPG Peteuycondong 1, Yoga Erianto, memutuskan menghentikan operasional dapur.
Mulai 17 Agustus 2026 hingga waktu yang belum ditentukan. Surat ke koordinator wilayah juga akan dikirim.
Tanggalnya ironis. Saat bangsa merayakan kemerdekaan, dapur ini memilih “merdeka” dari kompor.
Sementara publik masih belum merdeka dari tanda tanya.
Makan Bergizi atau Makan Masalah?
Penutupan bukan akhir. Ini baru awal.
Jika benar ada makanan basi, di mana pengawasannya?
Jika benar ada potong insentif, berapa yang dipotong dan atas dasar apa?
Jika benar ada pemaksaan PKBM, siapa yang bertanggung jawab?
Program bernama “Makan Bergizi Gratis” seharusnya tidak bertransformasi menjadi “Makan Masalah Gratis”.
Yang dibutuhkan sekarang bukan gembok di pintu dapur. Tapi audit yang terbuka.
Berapa hak relawan. Berapa yang dibayar. Siapa pengelolanya. Dan apa hubungan SPPG dengan PKBM yang disebut.
Kalau bersih, buka saja datanya.
Kalau kotor, jangan paksa publik terus mengaduk isi panci sambil menebak isi pembukuannya.
