Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaNasional

Rumah Mewah YR & Debitur Fiktif Kredit Macet Rp1,7 M BPR KR

21
×

Rumah Mewah YR & Debitur Fiktif Kredit Macet Rp1,7 M BPR KR

Sebarkan artikel ini

HarianPers || INDRAMAYU – Ramainya pemberitaan yang beredar dibeberapa media (e-satu) salah satunya dengan persoalan kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Indramayu kembali menjadi sorotan.

Kali ini, perhatian publik mengarah kepada seorang mantan Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Indramayu berinisial YR, yang namanya tercatat dalam dokumen perkara terkait kredit bermasalah dengan nilai mencapai Rp1,7 miliar.
Nama YR disebut tercatat sebagai salah satu debitur dalam rangkaian perkara kredit yang diduga fiktif di BPR Karya Remaja.

Example 300x600

Hal tersebut merujuk pada dokumen putusan Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg dan Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, tertanggal 24 April 2026.Berdasarkan data yang dilansir Suara Dermayu, posisi tunggakan per 12 September 2023 memperlihatkan persoalan serius dalam penyaluran kredit melalui jalur yang diduga dikoordinasikan oleh Helmi Hakim (HH).

Dalam dokumen tersebut, HH tercatat mengoordinasikan 14 perjanjian kredit dengan menggunakan identitas 13 warga. Total dana yang dicairkan mencapai Rp19,9 miliar. Ironisnya, sebesar Rp18,962 miliar tercatat sebagai tunggakan macet.

Angka tersebut setara lebih dari 95 persen dari total pencairan. Persentase ini menjadi salah satu tingkat kemacetan tertinggi di antara para koordinator yang tercatat dalam dokumen perkara.
Di antara nama debitur yang tercantum terdapat YR, dengan nilai kewajiban kredit sekitar Rp1,7 miliar. Kredit tersebut diketahui dicairkan pada 30 September 2020.

Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah muncul informasi bahwa YR, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan Pemkab Indramayu melalui surat keputusan dengan masa penugasan tiga bulan di masa kepimpinan Bupati Lucky Hakim, disebut baru saja menyelesaikan pembangunan rumah mewah di kawasan Jalan Tembaga, Kavling Dewan, Kelurahan Margadadi, Indramayu.

Informasi mengenai rumah tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Terlebih, nama yang bersangkutan tercatat memiliki kewajiban kredit bernilai miliaran rupiah di BPR Karya Remaja, bank milik Pemerintah Kabupaten Indramayu yang kini menjalani proses likuidasi.

Namun demikian, keberadaan rumah tersebut maupun sumber pembiayaannya belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Diperlukan klarifikasi mengenai status kepemilikan, waktu pembangunan, serta sumber dana yang digunakan.

Meski begitu, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana penyelesaian kewajiban kredit tersebut, terutama ketika bank yang bersangkutan tengah berupaya memulihkan aset dan menyelesaikan kewajiban kepada para pihak terkait.

Pertanyaan mendasarnya sederhana yakni  bagaimana penyelesaian kewajiban kredit bernilai miliaran rupiah yang tercatat dalam dokumen tersebut? Apakah sudah ada pembayaran, restrukturisasi, penyelesaian melalui agunan, atau masih menjadi bagian dari tunggakan yang harus dipulihkan? Pertanyaan ini penting agar persoalan BPR Karya Remaja tidak berhenti pada penindakan terhadap pihak-pihak yang telah diproses secara hukum, tetapi juga menyentuh aspek pertanggungjawaban dan pemulihan kerugian.

Di tengah sorotan tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Kejaksaan Negeri Indramayu terus melakukan koordinasi dalam proses likuidasi dan pemulihan aset BPR Karya Remaja.

Direktur Group Likuidasi Bank LPS, Fajar Bawono, menyampaikan bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.”Ini sebagai upaya LPS untuk terus mengejar pelaku tindak pidana perbankan, utamanya untuk pemulihan aset. Apresiasi kami kepada pihak Kejari yang sudah bekerja sama dengan baik selama ini,” ujar Fajar Bawono dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026) dikutip dari RMOL.id.

Fajar menjelaskan, proses likuidasi masih berlangsung dengan koordinasi bersama Kejaksaan Negeri Indramayu. Menurutnya, masih terdapat sejumlah hal terkait perkara perbankan tersebut yang membutuhkan penyelesaian.
Pihaknya berharap pemulihan aset dapat terus dilakukan melalui proses likuidasi, termasuk penanganan sejumlah agunan kredit yang masih harus melalui tahapan lelang dan sita eksekusi oleh Kejaksaan.”Tujuan kami proses recoverynya bisa dari proses likuidasi yang masih berjalan, masih ada beberapa agunan kredit yang masih harus dilelang sita eksekusi oleh Kejari,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Niko, menyambut baik koordinasi yang terjalin dengan LPS, khususnya terkait penyerahan hasil sita dan lelang dalam perkara korupsi BPR Karya Remaja.
Menurutnya, penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak semestinya hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan kerugian keuangan negara dapat dipulihkan.

“Indikator di masyarakat terkait kasus korupsi adalah berapa lamanya pelaku tipikor mendapatkan hukuman, tapi hakikat yang paling penting sejatinya adalah kerugian keuangan negara bisa dipulihkan, artinya mereka harus mengembalikan kerugian yang telah diakibatkan,” jelasnya.

Kasus BPR Karya Remaja menjadi pengingat bahwa persoalan kredit bermasalah tidak cukup diselesaikan hanya dengan penjatuhan hukuman kepada pihak yang terbukti bersalah. Pemulihan aset, penelusuran kewajiban debitur, serta kejelasan penyelesaian kredit menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.

Apalagi, BPR Karya Remaja merupakan lembaga keuangan milik pemerintah daerah. Setiap dana yang bermasalah pada akhirnya menyangkut kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, publik patut mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai perkembangan penyelesaian kredit, termasuk status kewajiban YR yang tercatat sebesar Rp1,7 miliar.

YR juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai status kredit tersebut, penyelesaiannya, serta informasi pembangunan rumah di kawasan Margadadi.

Example 120x600