Cianjur.- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat Kecamatan Pasirkuda sebagai yang tertinggi dalam realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 dengan capaian 99,96% atau setara Rp199.600.138.
Selain Pasirkuda, Kecamatan Campaka Mulya mencatat realisasi 99,16%, diikuti Naringgul (94,74%), Pagelaran (91,45%), dan Tanggeung (82,23%). Prestasi ini menempatkan Cianjur Selatan sebagai wilayah unggul, dengan lima kecamatannya mendominasi realisasi pembayaran terbaik.
Sekretaris Bapenda Cianjur, Ardian Athoilah, mengatakan, bahwa indikator keberhasilan capaian PBB di suatu kecamatan diukur melalui kecepatan dan ketepatan administrasi pencatatan pembayaran.
“kecepatan dan administrasi pencatatan menjadi penilaian utama. Kami rutin melakukan monev ke desa-desa,” Kata ardian saat ditemui di kantor Bapenda Cianjur, Jum’at, 13 Desember 2024.
Selanjutnya, Ardian mengatakan, bahwa pengelolaan administrasi dan manajemen yang baik, termasuk pembinaan, turut memengaruhi capaian pembayaran PBB di suatu wilayah.
“Pengelolaan administrasi, manajemen desa, sistem pemungutan, serta pembinaan di tingkat kecamatan sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai,” tambahnya.
Kemudian, Ia mengungkapkan, untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terintegrasi dengan program digitalisasi, pihaknya mengusulkan solusi alternatif berupa layanan Dusling (Dusun Keliling).
“Dusling menjadi solusi pelayanan bagi pelosok. Perangkat tersebut rencananya bisa dibiayai melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Kepala dusun akan melakukan pengisian saldo terlebih dahulu sebelum pembayaran PBB dilaksanakan,” ungkapnya.
Namun, Ardian mengungkapkan, meskipun telah menyediakan 14 gerai digital pembayaran, belum bisa efektif menjangkau pelosok.
“Di perkotaan, masyarakat sudah terbiasa menggunakan gerai seperti Alfamart, Indomaret, dan aplikasi digital lainnya. Namun, di pelosok, layanan ini kurang familiar sehingga Dusling diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat,” paparnya.
Terkait anggaran pengadaan perangkat Dusling, ia menyebutkan rencana pendanaannya melalui DBH. Perangkat tersebut nantinya akan menjadi aset desa dan dikelola secara mandiri.
“Pengadaan Dusling masih dalam tahap perencanaan. Jika menggunakan DBH, itu akan lebih baik karena alat tersebut nantinya bisa tercatat sebagai milik desa dan dapat dipelihara dengan baik,” tutupnya.
**yopi yana**
