CIANJUR HARIANPERS. COM– Dugaan praktik permainan dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kembali menyeruak di Kabupaten Cianjur. Seorang tenaga kesehatan bernama Agung, yang telah dinyatakan lolos seleksi P3K, tiba-tiba terhambat pada tahap penerbitan Surat Keputusan (SK).
Padahal, seluruh tahapan seleksi resmi telah ia jalani dan hasil akhir pun menyatakan Agung lolos. Namun, menjelang penerbitan SK, pihak Puskesmas tempat ia bertugas mendadak mengajukan alasan mengejutkan: Agung disebut belum genap dua tahun bekerja sebagai tenaga honorer.
Keluarga Agung, Haji Maman, menilai alasan tersebut penuh kejanggalan.
“Kalau memang syarat dua tahun mau dipersoalkan, kenapa tidak sejak awal seleksi? Kenapa baru setelah dinyatakan lolos, justru dijegal? Ini jelas merugikan dan terkesan ada permainan,” tegasnya.
Nama Kepala Puskesmas, Beni, ikut disebut dalam kasus ini. Ia diduga menjadi pihak yang menghambat keluarnya SK dengan dalih aturan masa kerja. Saat dikonfirmasi, Beni menyebut hal itu hanya terjadi karena miss komunikasi.
Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan tanda tanya baru. Mengapa alasan miss komunikasi baru disampaikan di akhir proses, ketika kelulusan sudah jelas dan hanya tinggal menunggu SK? Bukankah jika ada syarat yang tidak terpenuhi, hal itu semestinya diputuskan sejak awal?
Kasus ini memicu spekulasi adanya indikasi intervensi serta dugaan permainan tidak sehat dalam seleksi P3K di Cianjur. Masyarakat mendesak Dinas Kesehatan dan Bupati Cianjur segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini, agar hak tenaga honorer yang sudah berjuang dengan jujur tidak dirampas.
Jika praktik semacam ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap mekanisme rekrutmen resmi negara bisa runtuh. Nasib ratusan tenaga honorer yang menggantungkan harapan pada seleksi P3K pun terancam hanya karena kepentingan segelintir pihak.
akan terus mengawal kasus ini hingga jelas apakah benar hanya terjadi miss komunikasi, ataukah ada kepentingan tersembunyi di balik terhambatnya penerbitan SK.
