HarianPers || INDRAMAYU – Sangat disayangkan, di era kepemimpinan H. Nurpan sebagai dirut, terkesan minimnya koordinasi dengan direksi lainnya sehingga timbul kemarahan publik akibat tersendatnya aliran air PDAM dan buruknya kualitas air bersih.
“Saya setuju jika kegaduhan yang sering kali terjadi di tubuh perusahaan pelat merah ini untuk dipansuskan. Dulu tentang black transfer dana Rp2 miliar, dan sekarang tentang pengadaan bahan kimia yang salah dibeli,” jelasnya.
Kekeruhan air bersih yang terjadi merata ini membuat masyarakat pelanggan kecewa karena selama seminggu air PDAM tidak ngocor. Bahkan, dikabarkan masyarakat Kota Mangga terpaksa mencari alternatif lain menggunakan air galon untuk kebutuhan minum dan memasak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini jelas menambah beban ekonomi, terutama bagi mereka yang bergantung pada pasokan air PDAM,” sindir Tatang.
Kesalahan teknis dalam pelayanan publik terbukti dapat berimbas besar pada masyarakat. Tidak hanya menurunkan kepercayaan terhadap institusi penyedia layanan, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial akibat keruhnya air PDAM, bahkan dilaporkan tidak ngocor dalam seminggu.
Menurut Tatang, Komisi III DPRD Indramayu menegaskan akan terus memantau kinerja Perumdam TDA. Mereka berharap pembentukan Pansus dapat menjadi jalan keluar untuk mengurai persoalan, memperbaiki sistem pengadaan bahan kimia, serta memastikan koordinasi internal berjalan baik.
Kemudian, Suhendri juga menilai bahwa kegaduhan ini terjadi akibat lemahnya koordinasi internal di tubuh Perumdam TDA. Sorotan pedas pun diarahkan kepada Direktur Utama Nurpan, yang dianggap tidak menjalin komunikasi baik dengan jajaran direksi sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Atas temuan di atas, pihaknya dalam waktu dekat akan segera memanggil seluruh jajaran direksi Perumdam beserta manajemen yang berkaitan agar kegaduhan di masyarakat, khususnya terkait buruknya kualitas air bersih, tidak terulang kedua kalinya.
Sebagai wakil rakyat, Suhendri merasa kaget atas penjelasan Dirtek Jojo yang mengaku tidak dilibatkan dalam pengadaan bahan kimia. Sedangkan sudah jelas bahwa Jojo adalah pejabat di Perumdam yang terikat langsung dengan soal teknik.
“Ini menjadi pertanyaan, kenapa untuk pengadaan bahan kimia Dirtek tidak dilibatkan? Ada apa ini? Dirtek itu kan jabatan teknik yang seharusnya dilibatkan dan tupoksinya soal-soal teknis,” tutup Suhendri.
Hal ini memicu reaksi keras anggota Komisi III DPRD Indramayu, H. Tatang Sutardi, dan mengajak jajaran komisinya untuk bersama-sama mendorong seluruh fraksi di DPRD mengagendakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Langkah ini dianggap perlu untuk menindaklanjuti kegaduhan yang ditimbulkan akibat buruknya pelayanan air bersih di bawah kepemimpinan Direktur Utama Perumdam TDA, Nurpan.
Dirtek Jojo juga mengungkap, bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan bahan kimia tersebut, sehingga tidak mengetahui secara pasti jenis dan kualitas bahan yang digunakan.
Informasinya, bahan kimia yang dipakai saat ini kualitasnya jauh berbeda dengan bahan kimia sebelumnya. Perbedaan kualitas itu berdampak langsung pada hasil pengolahan air, sehingga masyarakat menerima air yang keruh dan tidak layak konsumsi.
Hal ini terungkap dalam kunjungan lapangan sekaligus rapat kerja mendadak Komisi III DPRD Indramayu bersama jajaran Perumdam TDA pada Kamis, 26 Maret 2026 siang kemarin di Kantor Cabang Jatibarang.
Hingga berita ini ditayangkan, Dirut Perumdam TDA Indramayu, Nurpan, belum bisa berkomentar. (Putri).
Penulis : Putri
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Masyarakat
