Harianpers.com // KEEROM, – Wakil Bupati Keerom, Drs. Daud, M.Si., membuka kegiatan Seminar Akhir Kajian Drainase Kabupaten Keerom Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Arso Grande, Yuwanain, Kabupaten Keerom, Papua, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, kepala badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom, serta para pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan infrastruktur daerah.
Seminar akhir ini menjadi tahapan penting dalam penyampaian hasil kajian sekaligus membahas rekomendasi teknis untuk penanganan banjir dan genangan air, khususnya di kawasan perkotaan Arso dan Arso Barat.
Kajian tersebut disusun melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Keerom dengan Universitas Diponegoro, dengan dukungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Keerom.
Dalam sambutan Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP, yang dibacakan pada kesempatan tersebut, ditegaskan bahwa persoalan banjir dan genangan air merupakan salah satu tantangan pembangunan infrastruktur dasar yang perlu ditangani secara terpadu dan berkelanjutan.
Kondisi curah hujan, karakteristik topografi, sistem aliran sungai, perubahan penggunaan lahan, serta kapasitas jaringan drainase merupakan sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan solusi penanganan.
Kawasan Arso dan Arso Barat dinilai strategis karena menjadi pusat permukiman, aktivitas pemerintahan dan ekonomi, sekaligus kawasan pertanian yang mendukung ketahanan pangan daerah.
Bupati juga menyinggung kejadian banjir dan genangan yang terjadi di Kampung Yowong, Distrik Arso Barat, pada April 2026 sebagai pengingat bahwa dampak banjir tidak hanya mengganggu infrastruktur, tetapi juga kehidupan masyarakat, kegiatan ekonomi, dan produktivitas pertanian.
Master Plan Drainase Jadi Pedoman Pembangunan
Melalui kajian tersebut, Pemerintah Kabupaten Keerom berharap tersedianya Master Plan Drainase Kawasan Perkotaan Arso Tahun 2026 yang dapat menjadi pedoman strategis dalam menentukan arah pengembangan sistem drainase secara terpadu.
Dokumen kajian diharapkan memuat analisis kondisi drainase eksisting,
hidrologi dan hidraulika, pemetaan lokasi genangan, kapasitas jaringan saluran, serta alternatif penanganan berdasarkan hasil analisis teknis.
Penanganan juga perlu memperhatikan keterkaitan sistem drainase permukiman dengan sungai dan daerah aliran sungai agar solusi yang direncanakan tidak dilakukan secara terpisah antara satu wilayah dan wilayah lainnya.
Lokasi Prioritas dan Kebutuhan Anggaran Harus Jelas
Dalam sambutan tersebut, Bupati Keerom menekankan pentingnya penetapan lokasi prioritas berdasarkan data dan tingkat risiko yang terukur. Penilaian harus mempertimbangkan luas dan kedalaman genangan, frekuensi kejadian, dampak terhadap permukiman, fasilitas publik, kerugian ekonomi masyarakat, serta lahan pertanian.
Selain menentukan lokasi prioritas, hasil kajian perlu dilengkapi estimasi kebutuhan biaya, kebutuhan program, rekomendasi teknis, dan tahapan pelaksanaan untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menentukan strategi pendanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah serta kesiapan teknis di lapangan.
Bupati meminta Universitas Diponegoro menyempurnakan dokumen akhir dengan memperhatikan masukan peserta seminar. Sementara itu, Bapperida diminta mengawal kualitas dan kelengkapan dokumen agar sesuai dengan kerangka acuan kerja serta kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama perangkat daerah terkait juga diharapkan menelaah rekomendasi kajian sebagai dasar teknis untuk menentukan kebutuhan penanganan lanjutan.
Drainase Berwawasan Lingkungan
Selain pembangunan saluran fisik, penanganan banjir di Kabupaten Keerom diharapkan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sejumlah pendekatan yang dapat dipertimbangkan sesuai hasil kajian. (SBN)
