CIANJUR — Di saat Pemkab Cianjur gencar bicara efisiensi dan memangkas tenaga honorer, muncul dugaan busuk: jual beli jabatan.
Sejumlah uang puluhan juta rupiah disebut-sebut jadi “tiket masuk” untuk bisa bekerja di lingkungan pemerintahan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum berinisial LS yang bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur diduga menerima uang Rp20 juta dari CL.
Uang itu disebut sebagai jaminan agar CL bisa masuk bekerja di Bagian Umum Setda Pemkab Cianjur.
Uang tersebut diduga tidak berhenti di LS. Sebanyak Rp6,5 juta disebut ditransfer LS kepada oknum lain berinisial HGY yang juga berada di lingkungan Pemda Cianjur.
“Padahal lagi ada pengurangan kerja dan efisiensi. Tapi anehnya masih ada yang bisa masuk kalau bayar. Nilainya macam-macam,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya, Rabu (16/4/2026).
Yang lebih mengejutkan, salah satu oknum berinisial HR saat dikonfirmasi mengakui perbuatannya.
“Saya sudah mengembalikan uang tersebut,” ujarnya singkat.
Pengakuan itu justru memperkuat dugaan bahwa praktik transaksi jabatan benar-benar terjadi di tubuh Pemkab.
Warga dan aktivis kini mendesak APH dan Inspektorat Kabupaten Cianjur bergerak cepat. Usut tuntas, transparan, tanpa tebang pilih.
“Kami tidak mau pemerintahan jadi tempat transaksi. Ini sudah mencoreng nama baik Cianjur,” tegas seorang aktivis.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bagian Umum Setda dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi masih terus
