CIANJUR – Kamis, 10 September 2026. Jalanan depan DPRD Cianjur lumpuh. Ratusan massa dari buruh dan masyarakat, komando 234 SC, datang bukan untuk rusuh. Mereka datang membawa satu kata: “Hidup”.
Yang mereka tuntut sederhana. Jangan matikan BPJS Kesehatan PBI. Jangan cabut UHC.
Aksi itu membuahkan hasil. Dalam audiensi 2 jam bersama DPRD dan Pemkab, Pemerintah Kabupaten Cianjur akhirnya menyerah.
SE Nomor 400.7/2/2026 tentang pemberhentian UHC dan penonaktifan BPJS PBI resmi dicabut. Diganti dengan SE baru: 400.7/3/2026.
“Surat edaran terkait pemberhentian UHC dan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan PBI akhirnya dicabut,” kata Koordinator Aksi, Soni Farhan.
Tapi tepuk tangan belum bisa pecah.
Kemenangan Pahit: 400 Ribu Orang Masih Belum Aman
Pencabutan SE bukan berarti tombol “aktif” langsung ditekan untuk semua.
Kepala Dinkes Cianjur, I Made Setiawan, blak-blakan. Ada 800 ribu peserta BPJS PBI di Cianjur. Untuk menghidupi semuanya, Pemkab butuh Rp30 miliar per bulan.
Faktanya? Anggaran yang ada cuma Rp15 miliar per bulan.
“Kalau memaksakan semua diaktifkan lagi, maka tidak akan cukup untuk membayar di tiga bulan terakhir,” jelas I Made.
Solusinya: Verifikasi ulang. Dari 400 ribu yang dinonaktifkan, hanya warga “benar-benar tidak mampu” dan pasien penyakit jangka panjang yang akan diaktifkan lagi.
Aksi Belum Selesai
Bagi 234 SC, ini baru babak 1.
“Kita harus kawal agar di perubahan anggaran untuk kesehatan ditambah anggarannya, termasuk untuk APBD murni 2027,” tegas Soni.
Artinya, perjuangan pindah dari jalanan ke meja anggaran.
Di balik pencabutan SE ini ada 2 fakta pahit yang telanjang:
1. Suara massa masih didengar jika turun bersama-sama.
2. Negara sedang bokek untuk menjamin kesehatan rakyatnya.
Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi “UHC dicabut atau tidak”.
Tapi: “Dari 400 ribu orang itu, siapa yang layak hidup dan siapa yang harus menunggu?”
