Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Daerah

Pj. Sekda Keerom Buka FGD Studi Kelayakan Pembangunan PLBN Waris, Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan

33
×

Pj. Sekda Keerom Buka FGD Studi Kelayakan Pembangunan PLBN Waris, Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Sebarkan artikel ini

KEEROM, HARIANPERS.COM – Pemerintah Kabupaten Keerom menggelar Rapat Focus Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan Pembangunan Wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Waris, Kabupaten Keerom, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda, Jalan Trans Papua, Kabupaten Keerom, secara resmi dibuka oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Linus Pasarang, S.H., M.M.

Example 300x600

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, unsur Lembaga Masyarakat Adat (LMA), DAK, Danramil, Kapolres Keerom, serta tokoh-tokoh pemuda dan organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Dalam sambutan Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., yang disampaikan pada kegiatan tersebut, ditegaskan bahwa Kabupaten Keerom merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini (PNG).

Distrik Waris dinilai memiliki posisi strategis karena mempunyai jalur perlintasan tradisional, akses darat yang dapat ditempuh kendaraan roda empat, serta kedekatan dengan wilayah perbatasan negara PNG. Selain itu, terdapat pilar batas resmi MM.4A Waris Keandega yang menjadi salah satu penanda batas internasional.

Bupati Keerom menegaskan bahwa pembangunan PLBN Waris bukan sekadar membangun gerbang perbatasan dan kantor imigrasi, tetapi memiliki tiga makna penting, yakni kedaulatan negara, keamanan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran PLBN Waris harus menjadi simbol kehadiran negara sehingga masyarakat di wilayah perbatasan merasa bangga sebagai bagian dari Indonesia.

Dari sisi keamanan, keberadaan PLBN yang resmi dan terkelola diharapkan mampu mencegah pelintasan batas ilegal, penyelundupan, peredaran narkoba, serta memperkuat pengawasan keamanan wilayah perbatasan.

Sementara dari aspek kesejahteraan, pembangunan PLBN Waris diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, pasar bagi produk pertanian, peternakan, dan kerajinan masyarakat Waris maupun Kabupaten Keerom secara umum. Kehadirannya juga diharapkan membuka akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Dalam arahannya, Bupati juga meminta tim konsultan dan seluruh peserta FGD agar melakukan kajian secara komprehensif, tidak hanya melihat aspek teknis pembangunan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial budaya, potensi ekonomi, lingkungan dan tata ruang, serta aspek pertahanan, keamanan, dan konektivitas.

Termasuk bagaimana pembangunan PLBN dapat menghormati hak ulayat dan kearifan lokal masyarakat Waris yang selama ini hidup berdampingan secara damai dengan saudara-saudara di Papua Nugini.

 

Selain itu, perlu dikaji potensi komoditas unggulan Waris yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi, serta kesiapan infrastruktur jalan dari Arso menuju Waris, jaringan listrik, dan telekomunikasi.

Bupati berharap hasil FGD Studi Kelayakan ini dapat menghasilkan dokumen yang tidak hanya layak secara akademis dan teknis, tetapi juga layak secara sosial sehingga dapat diperjuangkan kepada Pemerintah Pusat, Presiden Republik Indonesia, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Keerom berharap pembangunan PLBN Waris dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan NKRI sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. (SBN)

HARIANPERS.COM

Example 120x600