KEEROM, HARIANPERS.COM – Pemerintah Kabupaten Keerom menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) II Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom Tahun 2026–2046, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Arso Grande, Yuwanain, Kabupaten Keerom, dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Linus Pasarang, S.H., M.M.
FGD II ini merupakan bagian penting dalam proses penyusunan dokumen KLHS-RDTR untuk memastikan arah pembangunan dan penataan ruang di Distrik Arso Barat berjalan secara terencana, terarah, serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Dalam sambutan Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., yang menjadi materi pembukaan kegiatan, disampaikan bahwa pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
KLHS menjadi instrumen sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan.
Dalam sambutan tersebut juga ditekankan bahwa penataan ruang memiliki peranan strategis dalam menentukan arah pembangunan suatu wilayah. Penataan ruang tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.
Oleh karena itu, penyusunan RDTR Distrik Arso Barat harus dilaksanakan secara cermat dan berdasarkan kondisi serta potensi wilayah yang sesungguhnya.
Melalui KLHS, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai potensi dampak lingkungan, permasalahan pembangunan, serta risiko yang mungkin timbul akibat pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan Arso Barat.
Dokumen tersebut diharapkan mampu mengantisipasi kerusakan lingkungan, menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
Bupati Keerom juga mengharapkan seluruh peserta FGD II dapat memberikan masukan, saran, dan pandangan konstruktif terhadap hasil kajian yang telah disusun, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat dan dapat diintegrasikan ke dalam dokumen RDTR Arso Barat.
Selain itu, seluruh perangkat daerah terkait diminta memberikan dukungan data sektoral yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan adanya keselarasan antara program pembangunan sektoral dengan rencana tata ruang yang sedang disusun.
Kepada tim penyusun, Bupati juga menekankan pentingnya bekerja secara profesional dan objektif dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembangunan wilayah, menurutnya, harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, keberadaan kawasan lindung, ketersediaan sumber daya air, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat agar pembangunan saat ini tidak menimbulkan permasalahan bagi generasi mendatang.
Melalui kegiatan FGD II ini, Pemerintah Kabupaten Keerom berharap penyusunan dokumen KLHS-RDTR Distrik Arso Barat Tahun 2026–2046 dapat menghasilkan perencanaan tata ruang yang berkualitas, implementatif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Keerom yang tertata, maju, sejahtera, dan berwawasan lingkungan.
KWEMBO KENKEI GIRGURA KENSWURI
Tuhan yang menciptakan, kita yang membangun.(SBN)

















