Penggunaan Anggaran APBD 2022 Kabupaten Lahat Diduga Tidak Sesuai

- Penulis

Rabu, 17 Juli 2024 - 00:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIAN PERS ||  Terkait Adanya dugaan ketidakwajaran penggunaan anggaran belanja dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten lahat APBD tahun 2022, dari informasi dan temuan tim investigasi, ada beberapa kegiatan di Satpol-PP Lahat dalam realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 , yang menghabiskan uang negara miliar rupiah diduga “tidak wajar”.Adapun kegiatan dimaksud antara lain sebagai berikut:
1.Belanja Operasi Sebesar:     Rp9.014.600.714 Miliyar
*Belanja Pegawai senilai
  Rp4,6 M lebih
*Belanja Barang dan Jasa senilai Rp4,4 M lebih
2.Belanja Modal Sebasar :
Rp1.917.669.250 M-,
*Belanja Modal senilai                    Rp1,9 M lebih, dengan total sebesar.
Rp(10.932.566.964)
“Dari informasi yang kami himpun serta hasil Tim Investigasi dari beberapa jenis kegiatan yang dimaksud dalam pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan Spesifikasi atau petunjuk kerja yang telah ditentukan. Sehingga kami mencium adanya aramo berbau korupsi,  menduga telah terjadi pelanggaran hukum dan merugikan uang negara.
Terkait hal tersebut tentu mengedepankan asas praduga, maka pada Selasa, 16 juli 2024 kami telah mencoba konfirmasi kepada Satpol-PP Kab, Lahat Hery Kurniawan, melalui Pesan WhatsApp nya dengan No: 0812-7156 XXXX untuk mengkonfirmasi temuan tim, berdasarkan data Dokumen serta rincian belanja.
“Dalam  konfirmasi tersebut kami minta klarifikasi dokumen kegiatan dengan keterangan yang valid. apakah kegiatan tersebut benar terlaksana atau hanya akal-akalan saja,”
Sampai saat ini Kasat Pol-PP belum ada jawaban hingga berita ini ditayangkan, oleh Media ini.
“Menyikapi temuan ini Ketua Forum KLSB [KOALISI LSM SUMSEL BERSATU] Bimo Ceperr tegas mengatakan, kita hanya menunggu waktu Pas pada semua kegiatan diseluruh OPD dilingkungan Pemkab lahat akan kita laporkan ke KPK atau ke Kejaksaan Agung, apalagi saat ini kepemimpinan pemerintahan memasuki masa transisi kepemimpinan,
“Jika diperlukan untuk bahan penyelidikan, kami siap lampirkan semua nama-nama kegiatan dan anggarannya” Ungkapnya.
tim: (*P K 009*)
Baca Juga:  Gass..Kan, DPP PDI Perjuangan Resmi Usung Yulius Maulana Maju Pilkada Kabupaten Lahat 2024
Follow WhatsApp Channel harianpers.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PANSUS DPRD Indramayu, Pengaruhi LKPJ BUPATI 2025 dan Potensi Interpelasi
INFISA : KEMENLU RI Di Tuding Lamban Tangani Pemulangan 13 Pelaut WNI Korban Perang Iran
Oknum Anak Pejabat Wakil Bupati Di Duga Serobot Lahan Perhutani di Cikawung
Bupati Indramayu Lucky Hakim Sukses Raih PenghargaanTOP BUMD Awards 2026
Widiarti Di Duga Jual Emas Palsu Pakai Surat Toko Mas Kresno, Hj Tempuh Jalur Hukum
Ruslandi,S.H : Pelepasan Ribuan MIHOL Oleh SAT POL PP Sudah CUkup Kuat Untuk Di Tindak Lanjuti Secara Hukum
‎Mayjen TNI Rano Maxim Adolf Tilaar Sambut Presiden Prabowo dalam Kunjungan Kerja ke Magelang
Bupati Lucky Gerak Cepat Pulangkan Tujuh Pekerja Terlantar di Papua
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 22:28 WIB

PANSUS DPRD Indramayu, Pengaruhi LKPJ BUPATI 2025 dan Potensi Interpelasi

Kamis, 16 April 2026 - 21:06 WIB

INFISA : KEMENLU RI Di Tuding Lamban Tangani Pemulangan 13 Pelaut WNI Korban Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 - 20:59 WIB

Oknum Anak Pejabat Wakil Bupati Di Duga Serobot Lahan Perhutani di Cikawung

Selasa, 14 April 2026 - 19:51 WIB

Bupati Indramayu Lucky Hakim Sukses Raih PenghargaanTOP BUMD Awards 2026

Selasa, 14 April 2026 - 12:51 WIB

Widiarti Di Duga Jual Emas Palsu Pakai Surat Toko Mas Kresno, Hj Tempuh Jalur Hukum

Berita Terbaru