HARIAN PERS : Lemahnya pungsi pengawasan Disdikpora Kabupaten cianjur membuat geram belasan masa pengunjukrasa yang tergabung dalam Forum Peduli Pendidikan Cianjur ( FPPC ) di kantor disdik kabupaten cianjur, selasa 17/9.
Masih banyaknya oknum Kepala sekolah (Kepsek) yang diduga merampok uang dana PIP yang seolah dibiarkan oleh Disdik Kabupaten Cianjur.
Hasil daripada advokasi mahasiswa di lapangan terdapat beberapa hal yang diindikasi terkait banyaknya permasalahan di tubuh Disdikpora Kabupaten Cianjur.
Menurut koordinator massa aksi Forum Peduli Pendidikan Cianjur (FPPC) Alief Irfan saat unjuk rasa Unras geruduk kantor Disdikpora Kabupaten Cianjur, adanya dugaan monopoli proyek DAK dan DAU yang tidak tepat sasaran. Selain itu dugaan pungli yang berkedok pelatihan bimtek terhadap peningkatan kompetensi guru makin marak dilaksanakan ” papar Alief.
Dugaan adanya gratifikasi pada proyek DAK serta Pungli dibalik infaq siswa siswi. Dan, peranan manajer BOS tidak berjalan dan disalahgunakan yang seharusnya dilakukan pengontrolan oleh kepsek (sekdis).
Masih ucapnya, ” Selama kepemimpinan kadisdikpora tidak berjalanya peran manajemen BOS ditingkat kabupaten yang diindikasi SK manajemen BOS kabupaten tidak dipublikasi di ruang public “.
“Artinya di media social dinas pendidikan,” terang Alief.
Ia memaparkan lebih lanjut, soal data alokasi dana BOS se Kabupaten Cianjur tidak tertera di ruang public sehingga sekolah dan masyarakat tidak bisa mengawasi apakah alokasi dana BOS itu sesuai dengan jumlah siswa atau tidak. Dan, tidak ada ruangan khusus manajemen BOS sehingga konsultasi pelayanan dan pengaduan secara langsung tidak pernah terjadi.
“Ya! Artinya tidak ada tanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana BOS di tingkat kabupaten,” ujar Alief.
ia menambahkan banyak kasus yang dibiarkan begitu saja seperti dana BOS hanya dipakai ajang bisnis dan kegiatan pesanan. Maka dengan itu, selaku agent of change dan agent social control menuntut.
Bupati cianjur segara mencopot kadis. Artinya harus segera diganti. Lakukan reformasi birokrasi di Disdikpora Cianjur,” pungkasnya.
Kepala Dinas (Kadis) Disdikpora Kabupaten Cianjur Ruhli mengapresiasi apa disampaikan mahasiswa karena bagaimana pun hal tersebut wahana mengekpresikan. Tapi pihaknya juga tentu akan melakukan program – program sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Nah! Artinya program yang dilaksanakan itu sudah melalui tahapan,” jelas dia, saat dikonfirmasi langsung di Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, saat program Desa Manjur oleh awak media, siang.
Masih dijelaskan Ruhli, bahkan diketahui oleh semua komponen baik itu DRPD (legislatif) sebagai pengawasan. Pihaknya sebagai birokrasi yang melaksanakan dan harapan Pemkab Cianjur dalam hal ini pak bupati sangat mengapresiasi sekali.
