HarianPers || Indramayu – Video ancaman calon bupati Indramayu 02 Lucky Hakim (LH) soal audit dana desa ditanggapi dingin oleh sejumlah kuwu (kepala desa) se-Kabupaten Indramayu, sejumlah kuwu menyatakan pernyataan LH dinilai serius namun tanpa dasar.
Sebelumnya LH mengancam akan mengaudit penggunaan dana desa seluruh kuwu (kepala desa atau kades), jika terpilih dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang. Pernyataan Lucky diungkapkan dengan nada tinggi dan penuh amarah.
Kondisi itu terungkap setelah beredarnya video LH yang diunggah di TikTok oleh akun @iche indriani. Dalam video, menyatakan dirinya meyakini akan terpilih menjadi bupati Indramayu. Jika terpilih, LH mengancam para kuwu akan melakukan audit keuangan penggunaan dana desa kuwu.
“Bapak kuwu tidak boleh ikut campur urusan Pilkada pak kuwu. Pak kuwu kalau macam-macam, sekarang, maka pak kuwu akan berhadapan dengan saya nanti. Saya akan audit dana desanya pak kuwu kalau macam-macam. Berapa uang rakyat yang dipakai sama pak kuwu. Ingat kemenangan kosong dua sudah sangat dekat, hati-hati pak kuwu.,” teriak LH dihadapan pendukungnya yang ditengarai disampaikan di Kecamatan Kedokanbunder, beberapa waktu lalu.
Dari hasil penelusuran, ancaman LH kepada kuwu dipicu soal beredarnya opini mengangkut keluarganya. Dalam opini yang beredar, salah satu keluarga LH dinyatakan masuk dalam kategori keluarga tak mampu sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.
Klaim penerima bantuan sosial itu yang diduga memicu kemarahan LH terhadap Kuwu. Imbasnya, ia membuat pernyataan video terbuka untuk para kuwu.
Rupanya pernyataan LH justru memantik reaksi keras para kuwu. Kepada media sejumlah kuwu yang minta tidak disebutkan namanya merasa terganggu. Mereka menyebutkan, pernyataan LH adalah sebuah ancaman serius yang akan berdampak pada jalannya roda pemerintahan di daerah.
“Semua kuwu marah atas pernyataan itu. Belum terpilih menjadi bupati saja sudah begitu, bagaimana nanti kalau terpilih jadi bupati. Arogan dan mulai kelihatan sifat aslinya Pak Lucky,” ungkap sejumlah kuwu, Sabtu, 16 November 2024.
Kuwu lain menyatakan soal audit itu adalah hal biasa dilakukan. Sebagai penyelenggara pemerintahan, para kuwu rutin di audit oleh inspektorat, BPK sampai BPKP atas penggunaan anggaran.
“Audit itu bukan hal baru, kami pasti menjalani pemeriksaan penggunaan anggaran. Tapi yang disampaikan Pak Lucky Hakim itu cenderung tendensi dan dilatarbelakangi amarah, konteks ini yang kami anggap berlebihan,” ujar sejumlah kuwu lain.
Sampai berita ini dibuat, belum ada konfirmasi dari LH. Saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp, LH belum menjawab.(R**).
