HarianPers || Indramayu – Untuk meningkatkan komunikasi antara kedua pihak, Pengurus PWI Pusat melakukan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Pengelola Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, didampingi staf ahli, Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjend Dendi Suryadi di Jakarta, Selasa (5/8).
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun
Dalam pertemuan audiensi menyatakan harapan agar PWI Pusat dapat membantu BP Haji untuk edukasi masyarakat lembaga yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto ini. Baik tentang organisasinya, tugas pokok, dan program kerja karena masalah haji sangat menjadi perhatian masyarakat.
Apalagi BP Haji akan menjadi penyelenggara musim haji 2026 nanti.
Menurut Dahnil, soal haji ini mencakup banyak dimensi, baik haji itu sendiri, pelaksanaannya, aspek ekonomi yang melibatkan banyak pihak.
“Sebagai lembaga baru banyak yang belum tahu apa itu BP Haji,” ujar Dahnil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Soal anggaran saja, dianggap kami ini menggunakan dana haji yang dikumpulkan ummat, padahal kami sepenuhnya dibiayai APBN.
Dana haji dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Kami tidak terlibat sama sekali, soal uang, hanya pelaksanaan dengan semua aspeknya,” ujarnya,
Pihak PWI Pusa yang di pimpin langsung oleh Hendry Ch Bangun yang didampingi Bendara M. Nasir, Wakil Bendahara Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah Iskandarsyah, dan Humas Edi Kuswanto menjelaskan PWI dengan anggota sekitar 30.000 ribu yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dapat membantu mengedukasi misal dengan sosialisasi, FGD di provinsi yang dianggap perlu dengan narasumber dari unsur BP Haji, media, dan wartawan.
“Saya sepakat karena menurut saya penting agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang haji dan BP Haji,” ujar Dahnil.
Hendry sendiri menjelaskan apabila nanti ada MoU BP Haji dengan PWI Pusat maka itu sebaiknya dilakukan setelah Kongres Persatuan PWI yang akan diselenggarakan pada 29-30 Agustus, agar programnya berkesinambungan. Ujar Hendry. (Mzk).
