CIANJUR — Dari 838.416 warga miskin penerima BPJS di Cianjur, kini hampir setengahnya “hilang” dari daftar. Tepatnya 418.911 jiwa dinonaktifkan.
Bukan karena mereka sembuh. Bukan karena sudah sejahtera. Alasannya satu: anggaran daerah defisit.
Keputusan Pemkab Cianjur ini langsung memicu protes. DPRD menyebutnya keputusan yang “terlalu berani” di tengah kebutuhan dasar warga.
“Kenapa BPJS yang Dikorbankan?”
Ketua Komisi IV DPRD Cianjur Fraksi PDI-P, Rian Purwa Wiwitan, mempertanyakan prioritas anggaran Pemkab.
“Memang kita mengalami defisit dan bantuan provinsi tidak turun, tapi kenapa harus BPJS yang dikorbankan? Kenapa tidak pos proyek lain?” ujar Rian.
Menurutnya, kesehatan adalah kebutuhan fundamental. Saat angka di atas kertas dipangkas, yang terjadi di lapangan adalah antrean panjang, wajah cemas, dan dilema: berobat atau bertahan.
“Kalau tidak mengorbankan proyek lain, pemerintah daerah memang tidak bisa meng-cover BPJS bantuan daerah,” kata Rian, seolah mengamini dilema yang diciptakan dari awal.
Pemkab Akui Uangnya Tidak Cukup
Pemkab Cianjur sendiri mengaku sudah mencoba berbagai skema penyelamatan. Termasuk negosiasi “diskon” iuran dengan Dinkes dan BPJS Kesehatan.
Namun hasilnya tetap sama: uangnya tidak cukup untuk menanggung semua peserta.
Sebelum pemangkasan, Pemkab menanggung 838.416 peserta dari kalangan tidak mampu. Kini kuotanya dipotong hampir 50%.
DPRD Kaji Ulang, Warga Bertanya: Lalu Prioritasnya Apa?
Saat ini Badan Anggaran DPRD Cianjur tengah mengkaji ulang kebijakan tersebut.
“Jika kesehatan bukan prioritas utama, lalu apa?” menjadi pertanyaan paling sederhana, tapi paling sulit dijawab.
Bagi warga, angka 418.911 bukan sekadar statistik. Itu ibu yang gagal cuci darah, bapak yang urungkan operasi, anak yang ditolak di Puskesmas.
Cianjur mungkin sedang belajar satu hal: dalam politik anggaran, yang sering dikorbankan bukan proyek. Tapi manusia.
