Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Nasional

Toni RM Bongkar Dugaan Sertifikat Agunan Kredit Rp400 Juta BPR Karya Remaja, Kejari Indramayu Diminta Bertindak

8
×

Toni RM Bongkar Dugaan Sertifikat Agunan Kredit Rp400 Juta BPR Karya Remaja, Kejari Indramayu Diminta Bertindak

Sebarkan artikel ini

HarianPers || INDRAMAYU – Dugaan penggunaan sertifikat tanah milik orang lain sebagai jaminan kredit di BPR Karya Remaja Indramayu mulai menjadi sorotan. Kasus yang disebut merugikan pemilik tanah, Zaenal-Lilis, tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius mengenai proses pengajuan kredit dan pengikatan jaminan di lembaga perbankan tersebut.

Pengacara Indramayu, Toni RM, menyoroti keberadaan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 32 yang diterbitkan oleh Notaris Ilham Salasa. Dalam dokumen tersebut, tercantum sertifikat tanah Nomor 00541 yang disebut merupakan milik Zaenal-Lilis, dengan nilai Hak Tanggungan mencapai Rp400 juta.

Example 300x600

Persoalan yang menjadi perhatian adalah munculnya nama Zaenal Arifin sebagai pihak yang disebut menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada BPR Karya Remaja.
Zaenal Arifin diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) pada masa pemerintahan Kuwu Kartono.

Dugaan ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana sertifikat tanah milik Zaenal-Lilis bisa digunakan sebagai agunan kredit oleh pihak lain? Apakah pemilik tanah pernah memberikan persetujuan atau kuasa untuk menjaminkan aset tersebut?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui penelusuran dokumen dan pemeriksaan seluruh pihak yang terlibat dalam proses kredit.

APHT Nomor 32 Jadi Dokumen Kunci
Keberadaan APHT Nomor 32 menjadi salah satu titik penting dalam mengungkap persoalan tersebut.

Dokumen yang diterbitkan Notaris Ilham Salasa itu mencantumkan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp400 juta dengan objek jaminan berupa tanah bersertifikat Nomor 00541.

Dalam proses pengikatan Hak Tanggungan, aspek kepemilikan tanah dan kewenangan pihak yang memberikan jaminan menjadi hal mendasar yang harus dipastikan.

Karena itu, penyidik perlu menelusuri siapa yang sebenarnya menghadap notaris, atas dasar apa sertifikat tersebut dijaminkan, apakah terdapat surat kuasa atau persetujuan pemilik, serta bagaimana pihak bank melakukan verifikasi terhadap dokumen agunan.

Apabila benar pemilik tanah tidak pernah memberikan persetujuan, persoalan ini patut ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui apakah terdapat dugaan penyalahgunaan dokumen atau perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian kredit.

Nama Zaenal Arifin menjadi salah satu pihak yang perlu diklarifikasi dalam perkara ini karena disebut sebagai orang yang menjaminkan sertifikat tanah Nomor 00541 kepada BPR Karya Remaja.

Penyidik perlu mengungkap kapasitas Zaenal Arifin ketika melakukan pengikatan jaminan, termasuk apakah yang bersangkutan memiliki kuasa atau kewenangan hukum dari pemilik sertifikat.

Selain itu, pihak BPR Karya Remaja juga perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemeriksaan identitas, keabsahan kepemilikan tanah, serta dokumen pendukung sebelum kredit disetujui dan dicairkan.

Penelusuran tersebut penting agar perkara ini tidak hanya berhenti pada dokumen formal, tetapi mampu mengungkap keseluruhan proses dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemberian kredit.

Toni RM Desak Kejaksaan Usut Tuntas

Pengacara Indramayu Toni RM mendorong Kejaksaan Negeri Indramayu, khususnya bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), untuk mengusut tuntas dugaan pembobolan kredit BPR Karya Remaja yang berkaitan dengan penggunaan sertifikat tanah milik orang lain.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan hak kepemilikan masyarakat atas tanah yang secara hukum menjadi aset pribadi.

Pengusutan diharapkan dapat menelusuri seluruh rangkaian proses, mulai dari pihak yang mengajukan kredit, pihak yang menyerahkan sertifikat, proses verifikasi oleh bank, pembuatan APHT, hingga pencairan dana.

Kejaksaan juga diharapkan memeriksa seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan berdasarkan bukti dan peran masing-masing.

Jangan sampai persoalan penggunaan sertifikat tanah milik orang lain sebagai agunan kredit justru menyisakan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah yang mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman maupun memberikan persetujuan atas penggunaan asetnya.
Kasus ini bukan sekadar persoalan kredit macet atau sengketa agunan. Jika dugaan penggunaan sertifikat tanpa persetujuan pemilik terbukti, maka persoalan tersebut menyangkut dugaan pelanggaran hukum yang harus diungkap secara terang-benderang.

Kini, publik menunggu langkah Kejaksaan Negeri Indramayu untuk mengungkap fakta di balik APHT Nomor 32, menelusuri aliran dan pencairan kredit Rp400 juta, serta memastikan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Hak masyarakat atas tanah harus dilindungi. Jangan sampai pemilik sertifikat justru menanggung akibat dari perbuatan hukum yang tidak pernah mereka lakukan. (Putri)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan