CIANJUR — Kementerian Hukum RI menggandeng DPR RI menggelar Forum Komunikasi Masyarakat bidang hukum di Desa Campaka Warna, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan ini menyasar langsung pelaku UMKM agar melek kekayaan intelektual atau KI.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jabar, Hemawati BR Pandia, mengatakan KI adalah hasil olah pikir masyarakat yang bisa memberi nilai ekonomi.
“Harapan kami, kegiatan ini bisa memacu masyarakat untuk melek kekayaan intelektual. KI ini adalah hasil olah pikir masyarakat, baik berupa proses maupun output yang bisa memberikan nilai manfaat ekonomis,” ujar Hemawati.
Menurutnya, contoh paling dekat adalah merek usaha. UMKM yang tadinya tidak punya merek, bisa dibantu legalitasnya oleh Kementerian Hukum.
“Sehingga legalitas atau perlindungan hukum atas produk atau karya masyarakat bisa diperoleh. Dengan begitu, nilai ekonomis dan daya saing bisa ditingkatkan,” jelasnya.
Hemawati menegaskan, pihaknya sesuai amanat Perpres wajib menjangkau pelayanan hingga ke tingkat desa.
“Kami menjangkau masyarakat sampai ke tingkat desa-desa, bahkan kecamatan untuk memberikan edukasi kekayaan intelektual. Harapan kami peningkatan nilai ekonomi atas produk, baik merek dagang, cipta, maupun rahasia dagang bisa terrealisasi kepada masyarakat desa,” tegasnya.
Senada, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Golkar, Isfhan Taufik Mungaran mendorong UMKM di wilayah perbatasan untuk tidak tertinggal.
“Alhamdulillah hari ini kami berada di Kecamatan Campaka. Sasarannya kami berikan kepada para UMKM untuk mendaftarkan mereknya, hak patennya dan lain sebagainya,” kata Isfhan.
Ia memilih lokasi di perbatasan Cianjur – Bandung Barat agar pemerataan terjadi. Jangan sampai hanya UMKM di kota yang maju.
“Kenapa saya bawa ke kampung, karena harus tahu. Jangan sampai yang di kota saja yang maju. Tadi juga sudah dijelaskan, untuk mengurus perizinannya bisa melalui online. Kalau ada kendala, tadi sudah disebutkan nomor HP dari Kementerian,” pungkasnya.
