CIANJUR — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur mengubah skema Universal Health Coverage (UHC) dari “Prioritas” menjadi “Cut-Off” menuai sorotan.
Aktivis dan Pemerhati Kebijakan Publik Cianjur, Hendra Malik, menilai perubahan itu berpotensi memutus akses layanan kesehatan bagi warga, terutama kelompok kurang mampu.
Dalam keterangannya, Senin (3/8/2026), Hendra menyebut kesehatan adalah hak dasar warga negara yang dijamin UUD 1945. Karena itu, kebijakan yang membatasi akses layanan harus diuji dulu dampaknya.
“Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran. Warga yang sebelumnya dapat jaminan kesehatan kini berpotensi menghadapi kendala administratif untuk berobat,” ujar Hendra.
Ia menolak alasan keterbatasan anggaran daerah dijadikan pembenaran untuk mengurangi layanan dasar. Menurutnya, kesehatan adalah urusan wajib pemerintah daerah dan harus jadi prioritas utama dalam penyusunan APBD.
Hendra meminta Pemkab Cianjur bersikap transparan. Pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka apa dasar kebijakan, berapa jumlah warga yang terdampak, dan skenario apa yang disiapkan agar pelayanan kesehatan tidak terhenti.
“Kebijakan publik harus berpihak pada kepentingan rakyat. Jika ada dampak signifikan terhadap akses kesehatan, pemerintah wajib evaluasi dan cari solusi terbaik,” tegasnya.
Selain itu, Hendra juga mendorong DPRD Kabupaten Cianjur menjalankan fungsi pengawasan. Dewan diminta memanggil Pemkab untuk menjelaskan kebijakan tersebut dan mengevaluasi dampaknya di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Cianjur terkait kritik tersebut.
