HarianPres.com //
LAHAT | Rapat Pleno Terbuka Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik indonesia Nomor : 275-01-05-06/PHPU .DPR.DPRD.XXII/ 2024.
Pada Berita acara perhitungan ulang surat suara pemilihan umum Calon anggota DPRD Kabupaten Lahat di Daerah pemilihan lahat 4 Kabupaten Lahat, Provinsi sumatra selatan.
Rabu,(19/6/24)
Keadilan Yang Sudah Sejak Awal Diperjuangkan Akhirnya dimentahkan dan digagalkan Oknum-oknum dan Kelompok yang hanya mementingkan kepentingannya saja,”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagaimana demokrasi bisa dijaga kalau putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga tinggi negara yang memutuskan PSSU di 6 TPS Kecamatan tanjung tebat untuk Pileg Dapil 4 Kabuapaten Lahat di Intervensi oleh para oknum untuk ditunda bahkan dibatalkan pelaksanaannya, dan mirisnya ada yang meragukan meremehkan dan menuding buruknya kinerja Polres dalam menjaga dan mengamankan kotak suara, ini sangat parah dan jangan sampai berlarut larut,” Kata Bobby
” Kami akan kawal keadilan sampai dengan terang benderang, lagi pula hasilnya juga belum diketahui apakah ada tidaknya perubahan komposisi Calon dewan pemenang di dapil 4 Lahat.,? yang jelas proses demokrasi dilahat sudah di nodai dengan berbagai upaya dan Intervensi yang dianggap menumbangkan kebebasan berpolitik di kabupaten Lahat ini.”
Kami menghimbau kepada seluruh pihak yang
terlibat dan terkait untuk melaksanakan putusan MK melalui PSSU ini, jangan sekali kali menciderai atau meremehkan kinerja kepolisian resort Lahat yang sudah bersusah payah menjaga kotak suara 24 jam siang dan malam.
KPU Lahat juga harus memiliki Profesionalitas dalam bekerja, andai saja pada saat protes pleno di PPK dan KPU sebelum proses peradilan di MK dikabulkan hal ini pasti tidak akan terjadi, oleh sebab itu cukup sudah kelalaian yang buat, buktikan bahwa kalian Betul-betul memiliki integritas termasuk dalam menjaga keadilan melalui PSSU ini. sekali lg mari jaga demokrasi di kabupaten Lahat tercinta ini dan jgn mudah terpancing isu provokasi dan intervensi baik dari para Elite Politik ataupun kelompok yang memikirkan kepentingannya saja,” (Budiman)
