Terkait Sosialisasi Program Sertifikat Redis ( Redistribusi tanah ) Desa Bojong Jaya, BPN Tidak Meng Intervensi Tentang Nominal Uang.

- Penulis

Kamis, 12 September 2024 - 03:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIANPERS || SUBANG – Adanya pencatutan nama BPN (Badan Pertahanan Nasional) dan Institusi yang menghadiri sosialisasi program Redis Desa Bojong Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang seperti yang telah tayang pada media daring harianpers, tim media mencoba konfirmasi kebenaran apa yang di ucapkan Kades Bojong Jaya Rosidin Anim yang menyatakan sosialisasi disaksikan perwakilan orang penting di antaranya dari perwakilan BPN.

Pernyataan Kepala Desa Bojong Jaya Rosidin Anim bahwa Administrasi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta/bidang) untuk biaya program sertifikat Redis sebanyak 500 bidang sebelumya melalui tahapan dan di saksikan oleh perwakilan dari BPN, itu di bantah pihak BPN

Pihak BPN mengakui kehadiranya saat soaialisasi (penyuluhan) program Redis melalui perwakilanya, juga di hadiri oleh pihak kejaksaan dan tipikor tapi tidak menyaksikan dan mendengar nominal uang pada sosialisasi penyuluhan tersebut.

“Memang kita menyaksikan tapi, pada saat sosialisasi tentang program Redis tersebut bukan masalah penyaksian nominal uang pembayaran Redis, itu mungkin usai penyuluhan” terang Budi mewakili pihak BPN di tempat kerjanya, Selasa (10/9).

“Kita hanya melakukan penyuluhan saja, untuk nominal atau biayanya kita tidak pernah tahu” ujar Budi

Selanjutnya ditanya tentang biaya Redis ?

Itu ada Perbup yang mengatur, dan sesuai dengan  kebutuhan Desanya” jawab Budi.

Disoal berapa anggaran untuk biaya program Redis yang masuk ke BPN ?

Baca Juga:  Ketua DPC PDI-P Yuliyus Maulana, Cabup Lahat Salurkan Bantuan Sembako Kepada Korban Banjir Bandang di 2 KCMTN

“Kita tidak mengintervensi masalah nominal artinya 0% (nol rupiah), hanya kebijakan Desa” ujarnya.

“Kalau memang program Redis yang di atur oleh Perbup sesuai dengan kebutuhan Desa, artian Desa akan semena mena untuk meminta biaya administrasi program Redis, tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa anggaran Redis telah di tetapkan sekian rupiah oleh Perbup”ujar salah satu awak media di hadapan Budi.

“Sekali lagi pihak BPN tidak tau menau dan tidak mau tau berapa biaya untuk program sertifikat Redis Desa Bojong Jaya, itu di luar ranah BPN” pungkas Budi.

 

Red

Follow WhatsApp Channel harianpers.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PANSUS DPRD Indramayu, Pengaruhi LKPJ BUPATI 2025 dan Potensi Interpelasi
INFISA : KEMENLU RI Di Tuding Lamban Tangani Pemulangan 13 Pelaut WNI Korban Perang Iran
Oknum Anak Pejabat Wakil Bupati Di Duga Serobot Lahan Perhutani di Cikawung
Bupati Indramayu Lucky Hakim Sukses Raih PenghargaanTOP BUMD Awards 2026
Widiarti Di Duga Jual Emas Palsu Pakai Surat Toko Mas Kresno, Hj Tempuh Jalur Hukum
Ruslandi,S.H : Pelepasan Ribuan MIHOL Oleh SAT POL PP Sudah CUkup Kuat Untuk Di Tindak Lanjuti Secara Hukum
‎Mayjen TNI Rano Maxim Adolf Tilaar Sambut Presiden Prabowo dalam Kunjungan Kerja ke Magelang
Bupati Lucky Gerak Cepat Pulangkan Tujuh Pekerja Terlantar di Papua
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 22:28 WIB

PANSUS DPRD Indramayu, Pengaruhi LKPJ BUPATI 2025 dan Potensi Interpelasi

Kamis, 16 April 2026 - 21:06 WIB

INFISA : KEMENLU RI Di Tuding Lamban Tangani Pemulangan 13 Pelaut WNI Korban Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 - 20:59 WIB

Oknum Anak Pejabat Wakil Bupati Di Duga Serobot Lahan Perhutani di Cikawung

Selasa, 14 April 2026 - 19:51 WIB

Bupati Indramayu Lucky Hakim Sukses Raih PenghargaanTOP BUMD Awards 2026

Selasa, 14 April 2026 - 12:51 WIB

Widiarti Di Duga Jual Emas Palsu Pakai Surat Toko Mas Kresno, Hj Tempuh Jalur Hukum

Berita Terbaru