HarianPers || Indramayu – Bupati Indramayu Lucky Hakim mendukung hadirnya program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diluncurkan KPK RI pada tahun 2018 serta telah diimplementasikan di pemerintah daerah seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Indramayu sebagai salah satu upaya dalam mencegah korupsi di pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Lucky usai mengikuti kegiatan Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 yang diselenggarakan Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI secara daring di Indramayu Command Center (ICC), Rabu (5/3/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lucky menyebut bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa sehingga diperlukan juga upaya pemberantasan korupsi yang luar biasa serta sinergi dari berbagai pihak baik di pemerintah pusat maupun daerah.
Hadirnya program MCP yang rutin dilaporkan setiap tahun ini memiliki esensi untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik dan berdampak positif untuk percepatan terwujudnya ekosistem pencegahan anti korupsi, melalui 8 area intervensi mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta optimalisasi pajak daerah merupakan perwujudan amanah peraturan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya sangat mendukung hadirnya dan implementasi program MCP di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Secara maksimal kita terapkan di Kabupaten Indramayu, ” ujar Lucky Hakim didampingi Inspektur Ari Risdianto.
Kemudian, orang nomor satu di Kabupaten Indramayu ini juga menyampaikan berdasarkan laporan yang disampaikan Inspektorat Kabupaten Indramayu bahwa nilai capaian MCP Kabupaten Indramayu berada pada angka 85,57% angka tersebut mengalami kenaikan dari yang sebelumnya 79,03%.
Adanya kenaikan tersebut diharapkan Bupati Indramayu dapat membawa penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik ke depan serta tentunya dapat menekan terjadinya korupsi.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Setyo Budianto dalam sambutannya menyampaikan pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara soal penegakan hukum namun juga berkaitan dengan upaya pencegahan yang semua unsur di berbagai sektor.
Melalui upaya pendekatan yang komprehensif dan dilakukan secara bersama oleh seluruh pihak baik melalui sistem dan regulasi diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepatuhan dari setiap individu terhadap aturan yang ada sehingga tindakan korupsi dapat dicegah.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan bahwa hasil dari penilaian MCP tersebut diharapkan paralel dengan kondisi lapangan dan jangan sampai nilai MCPnya tinggi namun berbeda dengan kenyataan di lapangan. Menurutnya, bila MCP dilaksanakan secara optimal maka dampak yang ditimbulkan juga akan luar biasa.
Selain itu, Made juga berpesan kepada APIP di pemerintah daerah untuk semakin profesional dan menjaga integritas agar kontribusi APIP makin dirasakan dalam menghadirkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas korupsi, mengingat peran APIP sangat strategis untuk memastikan pelaksanaan tata Kelola pemerintah daerah yang baik dan benar, mencegah terjadinya korupsi, serta untuk mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Mak).
