CIANJUR, http://Harianpers.com – Jaringan Intelektual Muda (JIM) Kabupaten Cianjur mendesak reformasi total Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemkab Cianjur. JIM menyebut LPSE/Barjas diduga menjadi “lumbung mafia proyek” dan berencana menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor LPSE Cianjur.
Koordinator JIM Cianjur, Alif, mengatakan aksi ini dipicu dugaan maraknya praktik tidak transparan dan indikasi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sejumlah OPD.
“Kami menduga LPSE/Barjas selama ini dimanfaatkan oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi. Ini harus dihentikan,” kata Alif, Sabtu (30/5/2026).
Kasus PJU dan Temuan BPK Jadi Sorotan
Dugaan tersebut menguat setelah Kejaksaan Negeri Cianjur menangani kasus korupsi dan suap proyek Penerangan Jalan Umum (PJU). Berdasarkan analisis JIM, 80 persen akar masalah korupsi di Cianjur bersumber dari sektor PBJ.
JIM juga menyoroti temuan BPK soal kekurangan volume pekerjaan di Dinas PUTR, Dinas Perkim, dan RSUD Sayang. “Diduga ada permainan sejak proses lelang. Peran Barjas dalam tender ini patut dipertanyakan,” tulis JIM dalam rilisnya, Kamis (28/5/2026).
Celah Korupsi: Dari KAK hingga Rangkap Jabatan
Menurut JIM, celah korupsi PBJ muncul sejak tahap perencanaan dan penganggaran. “Di tahap inilah biasanya sudah ada persekongkolan untuk menentukan siapa yang dapat proyek,” ujar Alif.
JIM menyoroti empat dokumen krusial yang diduga rawan dimanipulasi:
• KAK & Spesifikasi Teknis: Diduga diarahkan untuk pemenang tertentu.
• HPS: Diduga disusun berdasar harga dari calon pemenang.
• SBD LKPP: Seharusnya terbuka, tapi diduga dimonopoli.
• Kontrak Kerja: Harusnya bisa diakses publik untuk uji kewajaran harga.
Selain itu, JIM menduga ada persekongkolan tender, pengkavlingan proyek, fee ilegal 10 persen atau lebih, serta pelanggaran Standar Dokumen Pengadaan di proyek infrastruktur TA 2025. Rangkap jabatan kepala dinas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga disoal karena rawan konflik kepentingan.
Lima Tuntutan JIM
JIM menyampaikan lima tuntutan kepada Pemkab Cianjur:
1. Menolak seluruh proses dan hasil lelang PBJ yang diduga sarat pelanggaran.
2. Mereformasi birokrasi di tubuh Barjas Cianjur secara menyeluruh.
3. Mendorong Kejari Cianjur mengaudit total proses lelang, terutama proyek PJU dan infrastruktur TA 2025.
4. Mendesak Inspektorat melakukan audit khusus terhadap Barjas.
5. Membuka seluruh dokumen PBJ ke publik, mulai perencanaan hingga kontrak.
“Publik berhak mengawasi uang negara. PBJ adalah pintu utama pencegahan korupsi. Kami tidak akan diam,” tegas Alif.
Landasan Hukum
Tuntutan JIM mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang PBJ, UU Tipikor, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih KKN, dan Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021.
Hingga berita ini diturunkan, http://Harianpers.com masih berupaya mengonfirmasi pihak Barjas dan LPSE Kabupaten Cianjur terkait tudingan tersebut.
