Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Uncategorized

Catatan Sejarah di Sarongge: Ratusan BPD Cianjur Gelar Jambore Pertama Se-Indonesia

85
×

Catatan Sejarah di Sarongge: Ratusan BPD Cianjur Gelar Jambore Pertama Se-Indonesia

Sebarkan artikel ini

CIANJUR – Lapangan Bumi Perkemahan Sarongge Valley mendadak jadi panggung sejarah Sabtu, 27 Juni 2026. Untuk pertama kalinya di Indonesia, ABPEDNAS Kabupaten menggelar Jambore Perdana yang mengumpulkan BPD se-Kabupaten Cianjur.

Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 32 kecamatan memadati tenda sejak matahari terbit. Bukan buat rekreasi, tapi buat konsolidasi dan naik kelas.

Example 300x600

“Ini bukan seremoni. Ini ruang belajar kolektif,” tegas Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian saat membuka acara.

Hadir juga Wakil Ketua Umum DPP ABPEDNAS Irfan Aghasar, perwakilan Kejaksaan Negeri Cianjur, dan Yudi Purnomo. Acara diisi sambutan, santunan anak yatim, sampai doorprize.

Dua Pesan Besar dari Panggung Sarongge
Jambore ini membawa 2 misi utama:
1. Pastikan kebijakan desa jalan sesuai aturan
2. Lindungi aparatur desa dari jerat pidana karena salah prosedur

Bupati Wahyu menekankan, sinergi BPD dan Kepala Desa adalah kunci. “Kalau sinerginya kuat, program pembangunan benar-benar terasa oleh masyarakat,” katanya.

Isu tunjangan BPD juga naik ke permukaan. Bupati tidak menutup pintu. “Semua aspirasi akan dikaji sesuai kemampuan fiskal daerah. Apresiasi bagi yang kerja untuk desa adalah perhatian kami,” ujar Wahyu.

Kejagung Turun Tangan: Salah Catat Boleh, Korupsi Jangan
Puncaknya ada di sesi arahan hukum. Irfan Aghasar membacakan pesan Kejaksaan Agung soal penanganan dana desa.

Ada kabar baik buat BPD dan Kades. “Modelnya pendampingan. Kita perbaiki bersama. Tujuannya membina, bukan menghukum,” jelas Irfan.
Artinya, kesalahan teknis seperti salah catat atau salah transfer yang dikembalikan, tidak langsung dipidana.

Tapi ada garis merahnya. “Jika ada unsur kesengajaan, manipulasi data, atau penyelewengan uang rakyat, hukum tetap tegak tanpa tawar-menawar,” tegasnya.

ABPEDNAS pun memposisikan diri jadi jembatan. BPD bisa lapor langsung jika ada indikasi pelanggaran, agar aparatur desa “fokus kerja melayani, bukan ketakutan”.

Jambore ditutup dengan refleksi bersama. Pesan yang dibawa pulang: kerja untuk rakyat, tapi tetap patuh hukum yang ada

Example 120x600