CIANJUR, — Kesabaran warga Desa Muaracikadu, Kecamatan Sindangbarang habis.
Ratusan warga menggeruduk Kantor Desa Muaracikadu, Kamis (3/9/2026). Tuntutan mereka satu: Kepala Desa dan Sekretaris Desa Muaracikadu harus mundur sekarang juga.
Aksi ini dipicu dugaan pemotongan sepihak dana BPJS Kematian milik warga. Hingga kini tidak ada kejelasan ke mana uang itu pergi.
“Ini Bukan Salah Paham. Ini Soal Kepercayaan yang Hancur”
Basuni, tokoh masyarakat sekaligus koordinator aksi, menolak mentah-mentah upaya mediasi yang diajukan Camat, Danramil, dan Kapolsek.
“Klausul pertanggungjawaban ditolak. Kades Muaracikadu tetap diminta mundur dari jabatan, begitu pula Sekdesnya,” tegas Basuni.
Menurut warga, persoalan ini bukan sekadar salah paham yang bisa diselesaikan di ruang tertutup. Ini menyangkut hak ahli waris yang berduka, ketidaktransparanan, dan tidak adanya pertanggungjawaban.
“Justru belum selesai. Makanya mediasi ditolak, tidak ditandatangani. Tetap minta Kades dan Sekdes mengundurkan diri,” tambah Basuni.
Ancam Aksi Jilid II Lebih Besar
Warga memberi ultimatum. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka akan kembali dengan massa yang jauh lebih besar.
“Mungkin nanti akan ada aksi demonstrasi kedua dengan membawa massa yang lebih banyak,” ancam Basuni.
Peristiwa ini menandai batas akhir kesabaran masyarakat. Dana santunan kematian seharusnya menjadi penopang hidup keluarga yang ditinggalkan. Tapi yang diterima warga hanya ketidakjelasan.
Mundurnya Kades dan Sekdes kini bukan lagi tuntutan emosi. Itu prasyarat mutlak untuk membangun kembali kepercayaan di pemerintahan desa.
Pemkab Cianjur Didesak Bertindak
Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Inspektorat dan DPMD tidak bisa lagi hanya memantau dari jauh.
Situasi di Muaracikadu sudah memanas dan siap meledak. Jika Pemkab terlambat bertindak, kerusakannya bukan hanya di kantor desa, tapi pada tatanan kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan desa.
Sinyal terakhir dari warga jelas: Kembalikan kepercayaan, atau tinggalkan jabatan.
