HarianPers || Indramayu – Sebuah babak baru dalam sejarah demokrasi Kabupaten Indramayu akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) atau Pemilihan Kuwu (Pilwu) menggunakan sistem semi-digital, serentak di 139 desa yang akan digelar pada 10 Desember 2025 mendatang. Hal ini juga merupakan pilot project pertama kali di provinsi Jawa Barat.
Sebanyak 139 desa tersebut, merupakan gelombang pertama dari 309 seluruh jumlah desa di Kabupaten Indramayu.
“Betul sudah final akan dilaksanakan pada 10 Desember 2025. Kita akan menggunakan sistem hibrid atau semi digital,” ungkap Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, Iim Nurahim, kepada media, Selasa (28/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjabarkan, sistem semi digital yang dimaksud adalah seperti pada tahapan proses pemutakhiran data pemilih akan menggunakan aplikasi, dan di saat pemungutan suara akan disediakan layar sentuh (touch screen) di bilik suara di masing-masing TPS.
“Belum diketahui apakah nanti menggunakan pihak ketiga atau dari pemerintah provinsi untuk aplikasi dan pengadaan layar sentuh tersebut,” jelasnya.
“Kita juga masih menggunakan pemilihan per TPS, masing-masing maksimal 650 pemilih per TPS,” imbuh Iim.
Selanjutnya, kata Iim, proses tahapan pelaksanaan Pilwu ini akan disosialisasikan kepada seluruh desa dan masyarakat, khususnya bagi 139 desa yang akan melaksanakan melalui lembar Perbup dan Kepbup Indramayu yang akan ditandatangani Bupati Indramayu serta kemudian disampaikan kepada DPRD Indramayu.
“Kita akan kumpulkan 139 desa untuk melakukan sosialisasi awal,” jelas Iim.
Sementara itu, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menuturkan, persiapan Pilkades semi digital tidak hanya menyangkut ketersediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga peningkatan literasi masyarakat terhadap mekanisme pemilihan yang berbeda dibandingkan sebelumnya.
“Mekanisme ini perlu kita sosialisasikan secara intensif agar masyarakat memahami alurnya. Walaupun dengan penerapan sistem digital, penyelenggaraan pemilihan kepala desa harus tetap akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,” tegas Lucky.
Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, mengungkapkan Kabupaten Indramayu ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan pilkades digital di Jawa Barat. Keberhasilan pelaksanaan di Indramayu nantinya akan menjadi model bagi desa-desa lain di Jawa Barat pada 2026 mendatang, sesuai arahan Gubernur Jawa Barat.
“Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat desa, dan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaannya. Kami menyiapkan tim teknis di lapangan untuk mendampingi jalannya proses pemilihan, mulai dari simulasi hingga pelaksanaan pada hari pemungutan suara,” pungkasnya. (Mzk).
