HarianPers || INDRAMAYU – Dalam rangka menyusun perencanaan anggaran yang tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026. Rapat ini merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan APBD yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang program dan kegiatan pembangunan.
Wakil Ketua DPRD Indramayu, H. Amroni, S.IP., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penyusunan KUA dan PPAS menjadi landasan utama untuk menentukan arah kebijakan fiskal daerah. Menurutnya, pembahasan ini sangat krusial karena berfungsi sebagai penyaring dan pengarah agar belanja daerah dapat lebih terfokus pada program prioritas yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
”Tujuan digelarnya rapat ini adalah untuk membahas dan menyepakati bersama arah kebijakan umum dan plafon anggaran sementara sebagai fondasi awal penyusunan APBD 2026. Kami ingin memastikan bahwa alokasi anggaran nantinya dilakukan secara efektif dan efisien, serta mampu mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Indramayu,” ungkap Amroni pada Senin (30/7/2025).
Lebih lanjut, Amroni menambahkan bahwa Banggar DPRD akan secara cermat mengevaluasi usulan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti urgensi kebutuhan masyarakat, kesinambungan program, serta potensi pertumbuhan ekonomi daerah. Semua proses dilakukan secara transparan dan akuntabel agar menghasilkan perencanaan anggaran yang berkualitas.
Rapat pembahasan KUA-PPAS ini turut dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Indramayu, yang memaparkan proyeksi pendapatan daerah, rencana belanja, serta pembiayaan daerah. Dalam pemaparan tersebut, TAPD juga menyampaikan tantangan-tantangan fiskal yang perlu diantisipasi, seperti ketergantungan terhadap dana transfer pusat, potensi defisit anggaran, hingga perlunya efisiensi pada sektor belanja rutin.
Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat menghasilkan kesepakatan yang realistis dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta aspirasi masyarakat. Rapat ini juga menjadi wadah dialog konstruktif untuk menyaring masukan dan kritik terhadap usulan program yang diajukan.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi penting dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis terkait anggaran. Oleh karena itu, rapat Banggar ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan langkah awal untuk memastikan APBD 2026 mampu menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Melalui pembahasan yang intensif ini, DPRD Kabupaten Indramayu berharap mampu menciptakan postur APBD yang responsif terhadap kebutuhan daerah dan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Proses ini akan terus berlanjut hingga terbentuknya Nota Kesepakatan KUA-PPAS antara DPRD dan Pemerintah Daerah, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. (Mzk).
