CIANJUR — Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga / Disdikpora Kabupaten Cianjur mendorong seluruh satuan pendidikan untuk segera mengakses program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah / Kemendikdasmen.
Program ini dinilai sebagai solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana sekolah di Cianjur.
Kepala bidang Cianjur, Rifki Mohammad Ramdan, S.P., M.M., menyebut program ini menjadi kunci peningkatan kualitas layanan pendidikan.
“Revitalisasi satuan pendidikan merupakan program strategis dalam pemenuhan sarana prasarana pembelajaran guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan,” ujar Rifki, Senin (24/8/2026).
Prioritas: Sekolah Rusak dan Kekurangan Kelas
Disdikpora Cianjur akan memprioritaskan sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarpras.
Sasaran utamanya adalah sekolah yang mengalami kekurangan ruang kelas, serta memiliki ruang kelas dengan kondisi rusak sedang hingga rusak berat.
“Kami mendorong seluruh satuan pendidikan, khususnya yang memiliki keterbatasan sarpras agar dapat mengakses program revitalisasi satuan pendidikan,” kata Rifki.
Usulan Layak Akan Diajukan ke Kemendikdasmen
Agar program berjalan optimal, Disdikpora akan memaksimalkan pengumpulan dan verifikasi usulan dari sekolah.
Seluruh usulan yang layak dan memenuhi kriteria nantinya akan diajukan ke Kemendikdasmen untuk mendapatkan bantuan.
“Disdikpora berupaya program tersebut berjalan optimal di Kabupaten Cianjur dengan memaksimalkan usulan seluruh sekolah yang layak dan sesuai kriteria agar dibantu melalui program revitalisasi ini ke Kementerian,” jelas Rifki.
Tegas Tolak Calo dan Pungutan Liar
Menanggapi beredarnya informasi tidak jelas terkait program ini, Kepala Disdikpora Cianjur, Ruhli, menegaskan pihaknya tidak memungut biaya apapun.
“Kami sampaikan bahwa kami atas nama dinas tidak pernah meminta hal-hal seperti itu, terutama mengenai finansial,” tegas Ruhli.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP untuk memahami dan melaksanakan persyaratan sesuai SOP yang telah ditentukan.
Ruhli juga mengimbau sekolah memproses usulan secara mandiri karena membutuhkan tanda tangan kepala sekolah dan keterlibatan SKPD lain.
“Silakan diproses secara mandiri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan,” ujarnya.
Ia memastikan akan memberikan sanksi sesuai regulasi jika ditemukan pelanggaran di lapangan. Disdikpora juga telah berkolaborasi dengan aparat penegak hukum terkait hal ini.
Harapan: Tidak Ada Lagi Kelas Tidak Layak
Rifki berharap, dengan adanya program ini tidak ada lagi siswa di Cianjur yang harus belajar di ruang kelas yang tidak layak. Sehingga kualitas pendidikan di Cianjur secara bertahap bisa terus meningkat.
