CIANJUR, HARIAN PERS — Upaya dialog menemui jalan buntu. Audiensi kedua 234 SC Cianjur bersama DPRD, Dinkes, dan BPJS di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa 8 September 2026, tidak menghasilkan keputusan.
Pertemuan itu membahas nasib ribuan warga terdampak Surat Edaran Bupati tentang penghentian Universal Health Coverage / UHC.
DPRD: Cari Solusi, Jangan Hanya Tolak
Wakil Ketua DPRD Cianjur, Susi Susilawati, SH, yang memimpin audiensi mengakui tuntutan utama 234 SCadalah pembatalan SE.
“Intinya mereka meminta ada kebijakan pembatalan terhadap surat edaran tersebut,” kata Susi.
Namun menurutnya, forum hari ini tidak bisa memutuskan. Sebab 2 OPD kunci absen: unsur Eksekutif dan BPKAD.
“Yang hadir bukan pengambil keputusan,” ujarnya.
Susi justru melempar gagasan solusi alternatif. Ia menyarankan Pemda menggali pembiayaan dari CSR, PAD, hingga lobi ke pusat.
“Anggaran JKN ini kan dari APBN, bisa dari provinsi juga. Ketika ada kebijakan A dikeluarkan, harus ada kebijakan alternatif untuk menutupi. Nasib masyarakat yang sudah tidak masuk lagi bagaimana? Itu yang kita soroti,” tegas Susi.
Ia juga menyinggung bahwa penghentian ini akibat adanya pemberhentian anggaran dari pusat.
234 SC : Pemerintah Ajak Kami Turun ke Jalan
Berbeda dengan nada DPRD, Ketua SC 234 Soni Farhan meluapkan kekecewaan. Ia menilai pemerintah sengaja menggantung jawaban.
“Ini sudah 2×24 jam. Hari ini Selasa jawabannya tetap ngelantur kemana-mana. Seolah pemerintah pengen kita turun ke jalan. Ya sudah,” ucap Soni dengan nada tinggi.
Ia menyebut isi SE itu salah sasaran. Validasi data yang dilakukan hanya jadi alasan mencoret warga yang pindah, meninggal, atau dianggap “tidak layak”.
Soni memastikan dalam waktu dekat SC 234 akan menggelar rapat akbar bersama relawan dan warga terdampak di seluruh Cianjur.
“Tidak ada tawar-menawar lagi. Langkah awal kita gugat ke pengadilan. LBH Cianjur siap mendampingi. Ini bukan perjuangan SC 234. Ini perjuangan masyarakat Cianjur,” tegasnya.
Titik Buntu, Jalan Panas Menanti
Audiensi jilid II ini mempertegas perbedaan pendekatan. DPRD memilih jalur negosiasi dan mencari dana alternatif. SC 234 memilih jalur perlawanan: gugatan hukum dan aksi massa.
Dengan absennya Eksekutif dan BPKAD, publik kini menunggu itikad baik Pemkab Cianjur. Apakah akan ada solusi sebelum ribuan warga benar-benar turun ke jalan?
