CIANJUR, — PC PMII Cianjur melayangkan ultimatum keras ke Pemda. Jika Universal Health Coverage atau UHC tidak dikembalikan, maka APBD Perubahan Kabupaten Cianjur harus ditolak.
Tuntutan itu disampaikan dalam audiensi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD di Aula Setda Kabupaten Cianjur, Jumat (4/9/2026).
Audiensi ini merupakan tindak lanjut aksi PMII di Dinas Kesehatan pada 13 Agustus 2026 lalu, terkait persoalan pelayanan kesehatan dan keberlangsungan UHC di Cianjur.
“Kesehatan Rakyat Bukan Tawar-menawar”
Ketua PC PMII Cianjur, Nur Alim Abdul Gani, menegaskan UHC adalah hak dasar warga yang tidak bisa dikompromikan.
“Kami datang bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi memastikan ada langkah konkret. Masyarakat yang sakit tidak boleh kesulitan berobat hanya karena persoalan BPJS dan anggaran,” kata Nur Alim.
Menurutnya, Pemda harus berani menjadikan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam kebijakan dan penganggaran.
“Kami mendesak Pemda segera siapkan solusi jangka pendek bagi warga yang belum terdaftar BPJS PBPU. Sekaligus kembalikan predikat UHC dan perluas kepesertaannya. Jangan sampai rakyat jadi korban kebijakan,” tegasnya.
3 TUNTUTAN TEGAS PMII CIANJUR:
1. Solusi Jangka Pendek: Buat skema darurat bagi warga sakit yang belum terdaftar BPJS PBPU agar tetap dapat layanan kesehatan.
2. Kembalikan UHC: Kembalikan predikat UHC dan tingkatkan cakupan kepesertaannya secara merata dan berkelanjutan.
3. Rombak APBD-P: Lakukan perombakan APBD Perubahan dan prioritaskan anggaran kesehatan untuk mendukung UHC.
Nur Alim menegaskan PMII akan terus mengawal. “Tiga tuntutan ini harus ada tindak lanjut konkret. Kalau kesehatan rakyat saja tidak prioritas, lalu apa yang jadi prioritas pemerintah?” ujarnya.
Ultimatum: Tolak APBD Perubahan
PMII Cianjur tidak main-main. Jika tuntutan tidak diindahkan, mereka akan menolak pengesahan APBD Perubahan.
“Jika tidak ada langkah konkret dari Pemda, maka kami akan mengambil sikap tegas termasuk menolak pengesahan APBD Perubahan. Ini bukan ancaman, tapi konsistensi kami mengawal kepentingan rakyat Cianjur,” pungkas Nur Alim.
