CIANJUR – Riak persoalan pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Cianjur. SDN Babakan Caringin 1 mendadak jadi sorotan setelah wali murid melayangkan petisi resmi ke Koordinator Pendidikan Karangtengah.
Yang semula hanya bisik-bisik di grup wali murid, kini berubah jadi protes terbuka. Petisi itu berisi empat keberatan utama terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah, Irma Rismayanti.
*Empat Poin Keberatan Wali Murid*
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
*1. Dana Kas Dipakai Tanpa Musyawarah*
Relasi sekolah dan orang tua disebut retak. Pemicunya, penggunaan dana kas wali murid untuk beli kabel dan lampu infrastruktur sekolah tanpa musyawarah.
*2. Dugaan Pemaksaan Beli Seragam*
Wali murid mencium dugaan praktik pemaksaan pembelian seragam melalui pihak yang ditunjuk sekolah. Padahal, aturan tegas melarang sekolah menjadikan kebutuhan siswa sebagai komoditas yang mengikat.
*3. Dana BOS Tertutup Rapat*
Transparansi dana BOS jadi sorotan tajam. Selama bertahun-tahun, akses informasi pengelolaan dana BOS disebut tertutup. Minimnya keterbukaan ini dinilai menggerus kepercayaan publik.
*4. Komite Sekolah Tak Berfungsi*
Komite sekolah dianggap tidak berperan dalam fungsi pengawasan. Sekolah dinilai membuat keputusan tanpa kontrol sosial.
*“Dana BOS Dibilang Rahasia Negara”*
Tias, salah satu wali murid, mengungkap kejanggalan saat rapat klarifikasi digelar sekolah. “Selama bertahun-tahun tidak pernah ada forum resmi untuk membahas dana BOS secara terbuka. Alasannya, ada regulasi yang melarang rapat,” katanya.
Yang bikin wali murid makin geram, permintaan untuk melihat dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran BOS ditolak. Dalihnya: “rahasia negara”.
“Dana BOS itu uang negara untuk publik. Bukan entitas eksklusif yang harus ditutup-tutupi,” tegas Tias. Ia menyebut kekecewaan sudah berubah jadi desakan. Jika tak ada kejelasan, wali murid siap membawa persoalan ini ke Dinas Pendidikan. “Kepercayaan kami sudah di titik kritis,” ujarnya.
*Disdikpora: Akan Tindak Lanjuti Serius*
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, buka suara di sela HUT Damkar, Kamis (30/4/2026). Ia menyatakan akan menindaklanjuti laporan dengan serius.
“Pendekatan kami komprehensif, melibatkan berbagai unsur, dan tetap berlandaskan regulasi,” kata Ruhli.
Kasus di SDN Babakan Caringin 1 ini dinilai mencerminkan problem sistemik: lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Padahal, dua prinsip itu fondasi utama sekolah yang kredibel.
Kini publik menanti langkah nyata, bukan sekadar klarifikasi. Sebab ketika dunia pendidikan kehilangan kepercayaan, yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik sekolah, tapi masa depan anak-anak Cianjur.
Penulis : Tomi
Editor : SLS
